KPAI Usul Batas Pemilih Pemula dan Wajib KTP-el Naik Jadi 18 Tahun, Syarat Kawin Diminta Dihapus
astakom.com, Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Komisi II DPR RI turut memantik sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia, KPAI mendorong pemerintah dan parlemen menyisipkan norma perlindungan anak ke dalam dua regulasi tersebut.
Salah satu poin utama yang diusulkan KPAI adalah menyelaraskan batas usia pemilih pemula dan kewajiban memiliki KTP elektronik (KTP-el) menjadi 18 tahun. Selain itu, KPAI juga meminta ketentuan status perkawinan dihapus dari syarat seseorang untuk dapat menggunakan hak pilih.
Anggota KPAI Sylvana Apituley menilai, di samping agenda merevisi UU Pelindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang sebelumnya disinggung Wakil Ketua DPR RI, integrasi norma perlindungan anak ke dalam RUU Pemilu dan UU Adminduk yang tengah dibahas di Komisi II DPR RI juga sama krusialnya.
Soroti aturan usia 17 tahun dan celah status kawin
Menurut Sylvana, dikutip Sabtu (21/11/2026), ketentuan di dalam RUU Pemilu maupun UU Adminduk berperan langsung menentukan siapa saja yang masuk kategori pemilih sekaligus kapan warga negara wajib mengantongi KTP-el. Ia menyoroti bahwa hingga kini kedua beleid tersebut masih menetapkan batas usia 17 tahun dan bahkan membuka celah bagi warga yang berstatus sudah atau pernah menikah untuk terdaftar sebagai pemilih tanpa batasan umur.
Selaraskan dengan definisi anak demi cegah mobilisasi politik
Usulan penyelarasan ke usia 18 tahun bukan tanpa dasar. Sylvana mengingatkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Konvensi Hak Anak secara tegas mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum genap berusia 18 tahun.
Dengan menyesuaikan batas usia pemilih pemula dan menghapus syarat status perkawinan, Sylvana memandang kebijakan ini menjadi langkah perlindungan dari hulu agar anak terhindar dari praktik mobilisasi maupun pemanfaatan sebagai komoditas suara dan tameng kepentingan politik praktis orang dewasa.
Rekam jejak pelibatan anak dalam kampanye hingga aksi jalanan
KPAI mencatat pelibatan anak dalam pusaran politik bukanlah insiden tunggal, melainkan pola yang terus berulang saat perhelatan pemilu, pilkada, hingga pembahasan rancangan undang-undang yang menuai kontroversi. Sedikitnya ada 15 bentuk eksploitasi politik terhadap anak yang teridentifikasi, mulai dari pengerahan massa kampanye, pelibatan sebagai bintang iklan atau juru bicara kandidat, sampai praktik politik uang yang menyasar kelompok usia anak.
Sylvana memaparkan bahwa pada 46 hari pertama masa kampanye Pemilu 2024 saja, KPAI sudah menerima enam pengaduan serta mencatat 19 kasus lain, sementara Bawaslu menemukan 82 dugaan pelibatan anak dalam kampanye suatu pola yang dinilainya kian berbahaya dan berisiko terhadap hak hidup anak ketika mereka ikut terseret ke jalanan.
Ia juga menyinggung peristiwa unjuk rasa menolak RUU Pilkada pada Agustus 2024 lalu, ketika sekitar 300 hingga 400 pelajar ikut turun ke jalan dan 85 anak di antaranya sempat diamankan aparat. (RaM)
Gen Z Takeaway
KPAI lagi dorong DPR dan pemerintah buat nge-upgrade batas usia pemilih pemula sekaligus wajib KTP-el dari 17 ke 18 tahun di revisi UU Pemilu dan UU Adminduk, plus ngapus celah syarat "sudah atau pernah kawin". Langkah ini dinilai penting biar definisi anak sesuai UU Perlindungan Anak nggak tabrakan dan anak-anak di bawah 18 tahun nggak gampang dimobilisasi jadi komoditas suara, bahan kampanye, sampai ikut terseret demo jalanan kayak temuan kasus di Pemilu dan Agustus 2024 lalu.








