Pengamanan Nataru di Pelabuhan Ketapang Diupgrade, Polri Siapkan Sistem Kendali 3 Tingkat
astakom.com, Jakarta – Polri memperkuat persiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, melalui sistem kendali tiga tingkat. Strategi ini mencakup pembagian titik pengamanan, pengaturan arus kendaraan, hingga sinkronisasi layanan penyeberangan.
Kesiapan tersebut ditegaskan Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri Komjen Pol. Roycke Harry Langie, saat meninjau Pelabuhan Ketapang sekaligus memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di kantor PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Sabtu (21/11/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, serta perwakilan TNI, pemerintah daerah, ASDP, KSOP, Jasa Raharja, dan instansi terkait lainnya.
Sistem kendali dibagi menjadi tiga tingkat
Dalam rapat tersebut, Komjen Pol. Roycke menjelaskan pembagian pengendalian operasi ke dalam tiga tingkatan. Kendali komando berada di bawah Kapolda Jawa Timur, sedangkan kendali taktis dan teknis dilaksanakan Kapolres.
Pengamanan juga diperkuat melalui penempatan personel secara tetap pada tiga titik koordinat, yakni titik A, B, dan C.
Menurut Roycke, persiapan sejak dini menjadi faktor penting untuk menjaga keamanan sekaligus kelancaran aktivitas penyeberangan selama periode Nataru 2026/2027.
"Pengamanan Natal dan Tahun Baru harus dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan operasi. Pengaturan arus kendaraan, kesiapan kapal, kapasitas dermaga, dan kawasan penyangga harus berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi. Jangan sampai persoalan yang berulang setiap tahun kembali terjadi," tegas Komjen Pol. Roycke.
Pos pengamanan dan antisipasi cuaca ekstrem
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono menekankan pentingnya strategi kepolisian yang menyeluruh dan dapat diterapkan langsung di lapangan.
Ia meminta hasil rapat koordinasi dilanjutkan dengan pembahasan teknis untuk memperjelas tanggung jawab setiap instansi. Keterhubungan antara pos pengamanan dan kawasan penyangga juga perlu diperkuat.
Selain mengantisipasi cuaca ekstrem dan praktik percaloan tiket, Kapolda Jatim turut menginisiasi pembentukan pos "Polisi Bersama Masyarakat" yang terhubung dengan kawasan penyangga atau buffer zone.
Sementara itu, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin menyoroti pentingnya pengaturan kedatangan kendaraan sejak jalur akses menuju pelabuhan.
"Buffer zone berfungsi menampung kendaraan yang telah tiba, bukan menjadi satu-satunya solusi untuk mengurai kemacetan. Karena itu, pengaturan pola kedatangan kendaraan harus diselaraskan dengan kapasitas kawasan penyangga, kesiapan dermaga, serta operasional kapal," ujarnya.
ASDP siapkan 57 kapal dan 14 dermaga
Dari sisi operasional, General Manager PT ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto Heriawan memperkirakan mobilitas penyeberangan meningkat sebesar tiga persen selama periode Nataru.
Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, ASDP menyiapkan 57 kapal reguler dan 14 dermaga pada lintasan Ketapang–Gilimanuk.
ASDP juga menargetkan proses bongkar muat berlangsung selama 40 menit dengan menerapkan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB).
Di sisi lain, Kepala KSOP Kelas III Tanjung Wangi Kolonel Marinir Amrul Adriansyah, menekankan pentingnya sinkronisasi jadwal kapal. Langkah ini diperlukan untuk mencegah penumpukan dan antrean kapal di perairan.
Rapat koordinasi tersebut turut mematangkan rute alternatif Jangkar–Celukan Bawang dan Tanjungwangi–Celukan Bawang bagi angkutan logistik.
Penyiapan jalur alternatif ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi barang sekaligus menjaga arus penyeberangan Jawa–Bali selama libur Natal dan Tahun Baru. (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Polri memperkuat pengamanan Nataru 2026/2027 di Pelabuhan Ketapang melalui sistem kendali tiga tingkat, penempatan personel, dan koordinasi lintas sektoral. Sebanyak 57 kapal dan 14 dermaga disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan mobilitas sebesar tiga persen, sekaligus memastikan arus penyeberangan Jawa–Bali tetap aman, tertib, dan lancar.








