Pasal Penyadapan KUHAP Diuji di MK, Pemohon Desak Penyidik Wajib Kantongi Izin Pengadilan
astakom.com, Jakarta - Kewenangan penyidik melakukan penyadapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materiil terhadap Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini dilayangkan oleh empat warga negara,yang terdiri atas tiga advokat yakni Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, dan Christian Adrianus Sihite,serta seorang mahasiswa bernama Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit.
Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Rabu, para pemohon menilai ketentuan yang berbunyi, “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan,” belum memiliki batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas. Mereka mendalilkan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), serta Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Risiko ikut tersadap tanpa status tersangka
Salah satu pemohon, Christian Adrianus Sihite, menyoroti efek domino dari praktik penyadapan terhadap satu nomor telepon. Menurutnya, teknologi penyadapan otomatis merekam komunikasi siapa pun yang terhubung dengan target, sehingga orang di luar perkara ikut terkena imbasnya tanpa pernah berstatus tersangka.
“Penyadapan terhadap satu nomor selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang disasar dan setiap orang yang berbicara dengannya. Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” kata Christian, dikutip media nasional, Jumat (20/11/2026).
Selain itu, para pemohon mempersoalkan ruang lingkup penyadapan yang meliputi aktivitas mendengarkan,merekam, hingga mencatat transmisi informasi elektronik lewat jaringan kabel maupun nirkabel. Karena sifatnya yang rahasia dan tidak ada kewajiban pemberitahuan dalam KUHAP, mereka mengaku tidak pernah tahu apakah komunikasi pribadinya sudah disadap atau belum. Risiko kerugian konstitusional ini dinilai sudah mengintai sejak aturan tersebut resmi berlaku pada 2 Januari 2026 tanpa masa transisi.
“Kerugian para pemohon bersifat aktual dan setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,” ujar mereka dalam persidangan.
Tuntutan izin ketua pengadilan negeri
Merespons celah pengawasan tersebut, para pemohon dalam petitumnya meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penyadapan harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang khusus.
Mereka juga mendesak agar penyidik wajib mengantongi izin ketua pengadilan negeri sebelum menyadap seseorang. Apabila dalam situasi mendesak penyadapan dilakukan lebih dulu, penyidik wajib mengajukan persetujuan maksimal 1 x 24 jam. Jika pengadilan menolak memberikan izin, penyadapan harus langsung dihentikan dan seluruh rekamannya tidak sah dijadikan alat bukti.
Catatan panel hakim konstitusi
Menanggapi permohonan tersebut, panel hakim yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah memberikan sejumlah catatan perbaikan. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengingatkan agar tidak ada kontradiksi antara kedudukan hukum pemohon dengan uraian alasan permohonan atau posita.
“Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan. Ini bisa terjadi kontradiksi. Diperjelas nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta para pemohon memperkuat bukti kekhawatiran mereka serta mengaitkannya langsung dengan profesi advokat yang dijalani tiga dari empat pemohon.
“Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu bagi para pemohon untuk membangun argumentasi dalam posita yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.
Di penghujung sidang, Ketua MK Suhartoyo memberikan tenggat waktu selama 14 hari bagi para pemohon untuk merevisi berkas gugatan, dengan batas akhir penyerahan pada Selasa, 1 Desember. (RaM)
Gen Z Takeaway
Empat orang yang terdiri dari tiga advokat dan satu mahasiswa menggugat Pasal 136 ayat (1) UU KUHAP terbaru ke MK karena aturan soal kewenangan penyidik menyadap dinilai masih terlalu longgar dan rawan bikin privasi warga ikut bocor meski bukan tersangka. Biar tidak asal sadap dan jelas pengawasannya sejak aturan ini berlaku 2 Januari 2026 lalu, mereka minta penyadapan wajib dapat izin ketua pengadilan negeri atau maksimal dilaporkan dalam 1 x 24 jam kalau kondisinya darurat. Saat ini, panel hakim MK memberi waktu 14 hari sampai 1 Desember bagi para pemohon buat merapikan dan memperkuat argumen gugatan mereka, terutama soal kaitannya dengan profesi advokat.








