10 Tahun Tanpa Kepastian, Sekjen PBB Tagih Keadilan Pemulangan Etnis Rohingya
astakom.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, angkat bicara soal kejelasan nasib etnis Rohingya. Ia menuntut adanya pertanggungjawaban atas pelanggaran berat yang menimpa kelompok tersebut, sekaligus memastikan syarat kepulangan mereka ke tanah asal bisa dilakukan secara aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan.
Desakan ini muncul hampir sepuluh tahun sejak tragedi pengusiran paksa massal komunitas Rohingya dari Myanmar.
Gejolak Global dan Ekonomi
Dalam gelaran KTT ke-16 ASEAN-PBB pada Senin, (16/11/2026), Guterres menyoroti kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari bara konflik yang terus menyala, perubahan iklim yang makin tak terkendali, melonjaknya kebutuhan kemanusiaan, krisis biaya hidup, hingga naiknya tarif serta harga energi.
Tak berhenti di situ, Guterres juga membedah efek domino dari konflik Rusia-Ukraina termasuk situasi panas di Laut Hitam serta gejolak Timur Tengah yang mengganggu jalur vital di Selat Hormuz dan Laut Merah.
Ia memasang badan dan menegaskan komitmen penuh PBB untuk menjaga hak serta kebebasan navigasi dalam situasi apa pun.
"Dunia yang semakin multipolar membutuhkan sistem multilateral yang secara efektif mendukung dan mewakili kekuatan ekonomi dan politik yang terus berkembang seperti negara-negara Anda," ungkapnya, dilansir dari Anadolu pada Senin, (16/11/2026).
Reformasi PBB dan Perdamaian
Guterres pun mendesak penguatan sistem keuangan dunia agar negara berkembang tak terus-terusan menjadi korban guncangan ekonomi. Ia mendorong perombakan di tubuh Dewan Keamanan PBB dan lembaga keuangan internasional. Selain itu, dukungan bagi negara-negara yang rentan krisis iklim harus diperbesar demi membangun ketahanan bencana dan transisi energi yang adil menuju energi terbarukan
Menurut Guterres, perdamaian saat ini menjadi kebutuhan mendesak di banyak titik api, mulai dari Gaza, Yaman, kawasan Timur Tengah yang lebih luas, Ukraina, Sudan, hingga berbagai wilayah lainnya.
Di tengah situasi pelik itu, ia memberikan apresiasi atas manuver positif ASEAN. Mulai dari progres perundingan kode etik di Laut China Selatan hingga peran aktif blok tersebut dalam menjaga gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand.
Sorotan Krisis Myanmar-Rohingya
Beralih ke isu regional yang masih stuck, Guterres mengaku sangat prihatin dengan krisis berkepanjangan di Myanmar. Menurutnya, penderitaan warga di sana sudah berada di level yang sangat memprihatinkan.
Ia mendesak semua pihak yang bertikai untuk melindungi warga sipil, patuh pada hukum internasional, dan membuka keran akses bantuan kemanusiaan secara aman serta tanpa hambatan.
Khusus untuk etnis Rohingya, Guterres mengingatkan kalau mereka masih menunggu keadilan atas pelanggaran berat yang dialami, serta terwujudnya kondisi ideal agar bisa pulang dengan aman dan bermartabat.
"Hingga kondisi tersebut terpenuhi, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan," ucapnya.
PBB, lanjutnya, tetap konsisten mengawal implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN serta solusi politik yang inklusif dan dipimpin langsung oleh pihak Myanmar.
Solusi jangka panjang ini wajib menyentuh akar masalah, menyetop kekerasan di seluruh penjuru Myanmar, membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat secepatnya, serta menjamin hak rakyat Myanmar untuk berekspresi secara bebas dan damai.
Sinergi Strategis ASEAN-PBB
Pada kesempatan yang sama, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam pidato pembukaannya menggarisbawahi betapa luasnya kolaborasi antara ASEAN dan PBB di berbagai sektor strategis.
Di sektor perdamaian dan keamanan, kedua belah pihak bahu-membahu memberantas tindak pidana perdagangan orang, maraknya penipuan daring (online scam), hingga peredaran gelap narkotika. Kerja sama ini juga merambah ke misi pemeliharaan perdamaian serta menjaga Asia Tenggara tetap steril dari senjata nuklir.
Sementara di sektor pembangunan dan lingkungan, sinergi terus digenjot lewat kemudahan akses perdagangan, pengembangan jaringan listrik terpadu (ASEAN Power Grid), pengelolaan mineral berkelanjutan, ketahanan pangan, penanggulangan bencana, hingga aksi nyata menghadapi krisis iklim. (nAD/RaM)
Gen Z Takeaway
Hampir satu dekade berlalu sejak krisis kemanusiaan di Myanmar, nasib etnis Rohingya masih digantung tanpa kepastian. Melalui KTT ke-16 ASEAN-PBB, Sekjen PBB Antonio Guterres kembali menegaskan bahwa solusi permanen tidak boleh berhenti sebatas wacana diplomatik; negara-negara kawasan wajib menjamin perlindungan pengungsi sekaligus memastikan kepulangan mereka secara aman dan bermartabat. Di tengah pusaran krisis global yang makin kompleks, aksi nyata dan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM di Myanmar menjadi ujian kredibilitas sesungguhnya bagi soliditas ASEAN dan PBB.









