Komisi I DPR Dorong Dugaan Markas Judol di Rumah Dinas TNI Cijantung Diusut Tuntas
astakom.com, Jakarta - Dugaan praktik judi online (judol) yang bertempat di rumah dinas TNI kawasan Cijantung, Jakarta Timur, mendadak bikin geger dan ramai dibicarakan.
Menanggapi isu hangat ini, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta agar kasus tersebut diusut sampai ke akar-akarnya.
Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.
“Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” ujar Sukamta kepada wartawan, Jumat (09/10/2026).
Dorong usut hingga aktor utamanya
Menurut Sukamta, proses pemeriksaan yang sedang berjalan tidak boleh berhenti hanya pada jajaran operasional atau orang-orang yang mengeksekusi kegiatan tersebut di lapangan. Investigasi harus ditarik lebih jauh untuk membongkar siapa sosok penting di balik layar.
“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,” ujarnya.
Sanksi tegas pihak yang terbukti terlibat
Ia juga mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.
Meski begitu, Sukamta meminta publik dan semua pihak agar tetap tenang serta tidak terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum seluruh proses pemeriksaan dinyatakan selesai.
Namun, apabila nantinya memang ditemukan adanya anggota TNI yang terbukti terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, ia menegaskan agar yang bersangkutan ditindak tegas secara hukum.
Evaluasi sistem pengawasan internal
Keberadaan puluhan unit komputer di area pemukiman militer tentu menjadi pertanyaan besar. Kasus ini dinilai harus menjadi momen refleksi dan evaluasi mendalam bagi sistem pengawasan internal di tubuh institusi militer.
“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” tutur Sukamta.
Di akhir pernyataannya, Sukamta berharap pihak TNI dapat menyelesaikan penanganan kasus ini secara terbuka dan profesional.
Transparansi sangat penting agar tindakan oknum-oknum tertentu tidak sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang selama ini sudah dibangun.
“Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” tuturnya.
Awal mula terungkapnya markas judol
Melansir astakom.com, sebelumnya diberitakan Rumah di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta Timur, bikin geger warga setelah diduga kuat jadi markas pengoperasian judi online.
Praktik ilegal ini akhirnya terbongkar gara-gara TNI AD dapet laporan soal aktivitas yang dicurigai sus banget di dalam rumah tersebut.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyampaikan kalau personel Kodim 0505/Jakarta Timur bareng unsur kewilayahan langsung mendatangi lokasi pada Minggu (04/10/2026).
“Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi dan mengamankan tempat serta barang bukti untuk proses lebih lanjut,” ungkap Donny, Kamis (08/10/2026). (aLf/RaM)
Gen Z Takeaway
Kasus dugaan judol di rumah dinas TNI Cijantung perlu diusut secara tuntas, bukan cuma menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang mengendalikan, menyediakan tempat, atau diduga mengetahui praktik tersebut. Transparansi dan evaluasi pengawasan internal jadi kunci agar penanganan kasus tetap objektif sekaligus menjaga kepercayaan publik.
