Apa Itu PPPK? Kenali Hak yang Diberikan Negara Serta Jenis Pekerjaannya

astakom.com, Jakarta - Kalau ngomongin ASN, yang paling sering muncul di kepala mungkin PNS. Padahal, ada satu lagi status kepegawaian yang sekarang juga cukup banyak ditemui di instansi pemerintah, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Nama PPPK sebenarnya sudah nggak asing lagi. Apalagi beberapa tahun terakhir pemerintah memang cukup banyak membuka seleksi buat tenaga guru, kesehatan sampai tenaga teknis.

Banyak tenaga honorer yang kemudian mengikuti seleksi itu dan akhirnya diangkat menjadi PPPK. Tapi sebenarnya, setelah resmi menjadi PPPK, mereka dapat apa saja? Apakah statusnya sama dengan PNS? Terus, pekerjaan apa saja yang bisa diisi oleh PPPK?

Biar nggak salah paham, yuk aku spill soal PPPK ini. 

Jadi, PPPK itu apa?

Gampangnya begini, PPPK adalah warga negara yang memenuhi syarat, mengikuti proses seleksi, lalu diangkat pemerintah buat kerja berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.

Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam aturan itu ASN hanya terdiri dari dua jenis, yaitu PNS dan PPPK.

Jadi, PPPK bukan lagi tenaga honorer biasa. Setelah seseorang resmi diangkat sebagai PPPK, statusnya sudah masuk sebagai ASN.

Tugasnya juga sama kayak ASN lainnya, PPPK punya tugas buat menjalankan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan ke masyarakat dan menjalankan pekerjaan sesuai jabatan yang diemban.

Nah, yang membedakan PPPK dengan PNS terutama adalah status kepegawaiannya. PNS diangkat jadi pegawai tetap, tapi kalau PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.

Artinya, PPPK memang punya masa perjanjian kerja. Tetapi nggak berarti setelah kontraknya selesai otomatis selesai juga statusnya. Perjanjian kerja dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi, kinerja, kompetensi dan aturan yang berlaku.

PPPK sama dengan PNS atau beda?

Kalau PNS merupakan pegawai tetap, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Keduanya sama-sama bekerja di lingkungan pemerintahan, tetapi sistem kepegawaiannya tidak persis sama.

Misalnya dalam urusan karier, mekanisme PPPK berbeda dengan PNS. PPPK tidak memiliki pola kenaikan pangkat seperti PNS.

Namun, bukan berarti PPPK nggak punya kesempatan mengembangkan karier. Pengembangan kompetensi dan karier tetap menjadi bagian dari manajemen ASN, tentu saja dengan mekanisme yang sesuai aturan.

Jadi, jangan juga menganggap PPPK sebagai “ASN kelas dua”. Statusnya memang berbeda dengan PNS, tetapi keduanya sama-sama masuk dalam kategori Pegawai ASN.

Jadi PPPK juga bukan cuma soal mendapatkan surat keputusan pengangkatan. Ada sejumlah hak yang melekat setelah seseorang resmi menjadi Pegawai ASN.

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, Pegawai ASN mendapatkan hak terkait penghasilan, penghargaan dan motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri hingga bantuan hukum.

Artinya, hak PPPK sebenarnya cukup luas, ini spill-nya:

Gaji dan penghasilan

Yang paling jelas tentu saja soal penghasilan.

PPPK mendapatkan gaji sesuai ketentuan yang berlaku. Besarannya bisa berbeda-beda karena dipengaruhi jabatan, golongan, masa kerja dan ketentuan lainnya.

Jadi jangan heran kalau penghasilan seorang guru PPPK bisa berbeda dengan tenaga teknis PPPK atau tenaga kesehatan PPPK.

Tunjangan dan fasilitas

Selain gaji, PPPK juga bisa mendapatkan tunjangan dan fasilitas sesuai aturan serta kondisi instansinya.

Fasilitas yang diberikan bisa berkaitan dengan jabatan maupun kebutuhan pekerjaan.

Dalam aturan ASN, penghargaan dan pengakuan kepada pegawai juga mencakup berbagai fasilitas seperti cuti, perjalanan dinas, transportasi, tempat tinggal dan fasilitas lain sesuai ketentuan.

Tentu saja, pemberiannya tidak otomatis sama untuk semua PPPK. Ada aturan dan kondisi masing-masing instansi yang harus diperhatikan.

Jaminan sosial

PPPK juga mendapatkan perlindungan melalui sistem jaminan sosial.

Di dalam UU ASN, jaminan tersebut mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, status PPPK bukan berarti bekerja tanpa perlindungan. Ada sistem perlindungan yang memang disiapkan untuk mereka sebagai bagian dari ASN.

Punya hak cuti

PPPK juga punya hak cuti. Jadi anggapan bahwa karena PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja maka mereka tidak punya hak cuti, jelas tidak tepat.

Jenis dan mekanisme cutinya diatur dalam ketentuan manajemen ASN. Pelaksanaannya tentu tetap mengikuti aturan serta persetujuan dari instansi tempat PPPK bekerja.

Bisa mengembangkan kompetensi

Ini juga penting, terutama karena dunia kerja pemerintahan terus berubah. PPPK punya kesempatan buat mengembangkan kompetensi. Bentuknya bisa berupa pelatihan, pengembangan kemampuan maupun kegiatan lain yang mendukung pekerjaan.

Jadi setelah resmi diangkat, proses belajar nggak berhenti gitu aja. Justru kemampuan pegawai perlu terus dikembangkan supaya pelayanan kepada masyarakat juga semakin baik.

Ada perlindungan dan bantuan hukum

Sebagai Pegawai ASN, PPPK juga memiliki hak mendapatkan lingkungan kerja dan bantuan hukum sesuai ketentuan. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan dalam bentuk litigasi maupun non litigasi.

Tentu saja, hak itu tetap berkaitan dengan tugas dan kedudukan pegawai dalam menjalankan pekerjaan sebagai ASN.

PPPK ada berapa jenis?

Kalau membahas jenis PPPK, sebenarnya kita bisa melihatnya dari beberapa sisi. Salah satunya adalah berdasarkan pola kerjanya.

Belakangan pemerintah juga mengenalkan skema PPPK paruh waktu. Ketentuan mengenai PPPK paruh waktu diatur melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.

Skema ini menjadi salah satu bagian dari penataan tenaga non-ASN. Selain PPPK paruh waktu, ada PPPK yang bekerja secara penuh waktu sesuai formasi dan kebutuhan instansi.

Jadi, istilah PPPK sekarang nggak cuma merujuk pada satu pola kerja saja. Sementara kalau dilihat dari pekerjaannya, jenis PPPK bisa jauh lebih beragam.

Jangan kira PPPK cuma guru

Kalau mendengar PPPK, mungkin yang langsung terbayang adalah guru. Wajar, karena formasi guru memang sangat banyak dan pemberitaan soal guru PPPK juga cukup sering muncul.

Tapi sebenarnya PPPK tidak cuma guru. Ada banyak pekerjaan lain yang bisa ditempati oleh PPPK, tergantung kebutuhan pemerintah dan formasi yang dibuka.

1. Guru

Ini salah satu kelompok yang paling banyak dikenal.

Guru PPPK ditempatkan di sekolah negeri sesuai formasi dan kebutuhan daerah.

Mereka menjalankan tugas mengajar, mendidik, membimbing peserta didik serta menjalankan tugas lain sesuai jabatan dan ketentuan pendidikan.

2. Tenaga kesehatan

PPPK juga banyak bekerja di bidang kesehatan.

Misalnya dokter, perawat, bidan, apoteker dan berbagai tenaga kesehatan lainnya.

Mereka dapat ditempatkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah sesuai kebutuhan dan formasi yang tersedia.

Kehadiran tenaga kesehatan PPPK menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan SDM kesehatan, terutama di berbagai daerah.

3. Tenaga teknis

Nah, kalau yang satu ini jenis pekerjaannya cukup banyak. Tenaga teknis PPPK bisa mengisi berbagai jabatan yang membutuhkan keahlian tertentu.

Misalnya analis kebijakan, arsiparis, analis anggaran, analis perdagangan, analis kebencanaan, analis ketahanan pangan dan berbagai jabatan fungsional lainnya.

Jadi, PPPK tidak melulu pekerjaan yang berhubungan dengan mengajar atau pelayanan kesehatan.

4. Penyuluh pertanian

Bidang pertanian juga punya PPPK.Salah satunya penyuluh pertanian.

Tugasnya antara lain mendampingi petani, memberikan informasi mengenai teknik pertanian, membantu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani serta mendukung program pemerintah di sektor pertanian.

5. Dosen

PPPK juga bisa bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi negeri sesuai kebutuhan dan formasi yang tersedia.

Artinya, profesi yang membutuhkan keahlian dan kompetensi khusus juga bisa masuk dalam skema PPPK.

6. Berbagai pekerjaan teknis lainnya

Selain yang sudah disebutkan tadi, masih ada banyak jabatan yang bisa diisi PPPK.

Mulai dari bidang administrasi pemerintahan, keuangan, pertanian, perikanan, perdagangan, kebencanaan, pariwisata sampai bidang teknis lainnya. Kuncinya ada pada kebutuhan instansi.

Pemerintah nggak bisa sembarangan menentukan pekerjaan yang akan diisi PPPK. Ada proses perencanaan kebutuhan, penetapan formasi, persyaratan pendidikan dan kompetensi sampai proses seleksi.

Jadi kalau suatu tahun ada formasi PPPK untuk pekerjaan tertentu, belum tentu pekerjaan yang sama dibuka lagi pada tahun berikutnya.

Apa saja yang sudah diberikan negara kepada PPPK?

Kalau dirangkum, ada beberapa hal penting yang sudah diberikan negara kepada PPPK.

• Pertama, status sebagai ASN. Ini mungkin menjadi perubahan paling besar bagi banyak tenaga yang sebelumnya berstatus non-ASN.
• Kedua, ada hak kepegawaian seperti gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai aturan.
• Ketiga, PPPK mendapatkan jaminan sosial dan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya.
• Keempat, ada hak cuti serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
• Kelima, PPPK juga mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum sesuai ketentuan.

Pemerintah juga terus melakukan penataan tenaga non-ASN melalui berbagai kebijakan pengadaan ASN, termasuk skema PPPK paruh waktu.

Tapi perlu diingat juga bahwa hak tersebut datang bersama kewajiban. Begitu resmi menjadi ASN, PPPK juga punya tanggung jawab buat bekerja secara profesional, menaati aturan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan tugas sesuai jabatan. (hPs/RaM)

Gen Z Takeaway

Singkatnya, PPPK tuh ASN yang kerja berdasarkan perjanjian. Mereka bukan lagi tenaga honorer biasa, tetapi juga bukan PNS. Statusnya beda, begitu juga mekanisme karier dan kepegawaiannya. Jenis pekerjaanya juga banyak banget. Spill nih, ada guru, tenaga kesehatan, dosen, penyuluh pertanian, tenaga teknis dan berbagai jabatan profesional lainnya. Kalau dari sisi hak, PPPK mendapatkan sejumlah hak sebagai Pegawai ASN, mulai dari penghasilan, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, cuti, pengembangan kompetensi sampai perlindungan dan bantuan hukum sesuai aturan. Di dalam sistem ASN Indonesia, PPPK punya posisi sendiri. Mereka menjadi bagian dari aparatur negara yang ikut menjalankan pelayanan publik, hanya saja dengan sistem kepegawaian yang berbeda dari PNS.