Indonesia Suarakan Perlindungan Hak Warga Papua di Sidang Resmi PBB
astakom.com, Jakarta – Di forum Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Indonesia ngasih ketegasan yang real. Pemerintah komit banget buat nge-protect hak-hak warga sipil dan nggak main-main dalam meninjau dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya yang terjadi di Papua.
Respons Indonesia di PBB
Langkah ini diambil lewat hak jawab pas General Debate, Senin (28/9/2026), buat merespon sentilan dari delegasi Kepulauan Solomon dan Vanuatu soal isu Papua.
Diplomat Indonesia, Nona Gae Luna, nge-spill kalau urusan HAM di Papua itu harus dilihat secara utuh, bukan setengah-setengah. Soalnya, warga sipil, guru, sampai nakes di sana justru sering jadi korban kekerasan kelompok bersenjata.
Dampak Kekerasan KKB
Nona nge-highlight insiden tragis pas 3 pegawai negeri sipil (PNS) gugur diserang kelompok bersenjata usai nganterin bantuan pangan buat warga.
Nggak cuma itu, ada juga kejadian kelam pas sembilan perempuan dan anak-anak disekap sama kelompok tersebut.
"Serangan terhadap warga sipil bukanlah bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Penyerangan dan pembunuhan terhadap warga sipil adalah tindakan kriminal," tegas Nona berdasarkan rilis yang diterima oleh astakom pada Rabu, (30/09/2026).
"Masalah HAM membutuhkan diskusi serius, namun itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menjustifikasi kekerasan atau mengadvokasi separatisme." tambahnya.
Melihat kekacauan ini, Indonesia punya kewajiban mutlak buat nge protect seluruh warga negaranya dan bakal nyikat pelanggar hukum sesuai aturan undang-undang plus standar HAM internasional.
Kritik Sikap Tebang Pilih
Di momen yang sama, Indonesia nge-reject keras manuver beberapa negara yang sengaja meramfok fakta soal jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil, tapi malah terus-terusan melempar tuduhan miring soal HAM di Papua.
"Sikap tebang pilih tersebut merusak kredibilitas dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang disuarakannya," ujar Nona.
Nona menegaskan kalau Indonesia bakal terus stand up secara konstruktif demi menjaga hak warga sipil lewat jalur yang pas. Semua tuduhan miring bakal diusut tuntas bareng lembaga nasional seperti Komnas HAM yang independen.
Bukti Kepercayaan Global
Komitmen ini bukan sekadar omong kosong. Rekam jejak Indonesia di kancah global udah diakui banget bukti valid-nya, Indonesia berhasil terpilih jadi Ketua Dewan HAM PBB 2026 setelah dipercaya duduk sebagai anggota dewan selama enam periode.
Prestasi ini ngebuktiin betapa tingginya trust dunia internasional ke Indonesia.
"Indonesia telah dan akan selalu menjadi mitra penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan, mendukung demokrasi dan hak asasi, serta memajukan pembangunan berkesinambungan," tutup Nona. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Indonesia langsung speak up di PBB buat lurusin narasi soal Papua. Nggak cuma ngomongin HAM secara utuh, Indonesia juga nge-spill fakta kelam kekerasan KKB ke nakes sampai PNS. Terpilihnya Indonesia jadi Ketua Dewan HAM PBB 2026 makin ngebuktiin kalau rekam jejak kita di level global memang se-valid itu!
