Bicara di PBB, Menlu Sugiono Tegaskan Pembangunan Harus Adil untuk Semua

astakom.com, Jakarta – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, kembali menegaskan sikap Indonesia soal pentingnya pembangunan yang inklusif dan bisa dirasakan semua kalangan, bukan cuma segelintir pihak aja.

Statement ini disampaikan dalam forum High-Level Meeting yang digelar untuk memperingati 40 tahun Declaration on the Right to Development, Selasa (23/09/2026).

Hak Pembangunan Inklusif

“Pembangunan merupakan hak bagi setiap orang dan setiap bangsa. Pemenuhan hak ini harus memastikan partisipasi yang inklusif serta manfaat yang dapat dirasakan oleh semua,” tegas Menlu RI, Sugiono, di hadapan para delegasi dalam agenda High-Level Meeting to Commemorate the 40th Anniversary of the Declaration on the Right to Development berdasarkan rilis resmi yang diterima wartawan astakom pada Jumat, (25/09/2026).

Aksi Nyata Nasional

Menurut Sugiono, komitmen soal hak pembangunan ini nggak bisa cuma jadi wacana doang, tapi emang harus dimulai dari rumah sendiri alias dari dalam negeri. Makanya, pemerintah terus gaspol memperluas akses masyarakat ke pendidikan, gizi, sampai layanan kesehatan biar kualitas hidup masyarakat makin naik level.

Bebas Dikte Internasional

Tapi kata Menlu, effort di level nasional aja nggak akan cukup kalau nggak dibarengi dukungan dari dunia internasional. Di tengah situasi global yang berubah cepat banget, tiap negara katanya harus punya kesempatan yang setara buat ngejalanin agenda pembangunan versi mereka masing-masing, tanpa didikte pihak lain.

Dorong Legitimasi Hukum

Momen 40 tahun deklarasi ini, menurut Sugiono, jangan sampai cuma jadi seremoni formalitas yang lewat gitu aja. Justru ini momentum penting buat memperkuat implementasi hak pembangunan di lapangan. Karena itu, Indonesia terus dorong percepatan penyelesaian dan adopsi International Covenant on the Right to Development, biar ada landasan hukum internasional yang lebih kuat dan mengikat.

“Peringatan 40 tahun ini harus lebih dari sekedar seremoni. Momentum ini harus menghasilkan dorongan politik yang kuat agar hak atas pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh orang dan seluruh negara sesuai dengan prioritas agenda pembangunan masing-masing negara,” tutup Menlu Sugiono.

Pertemuan bergengsi ini dibuka langsung oleh Presiden Majelis Umum PBB, Sekjen PBB, dan Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, plus dihadiri perwakilan masyarakat sipil dari berbagai negara. Tujuannya yaitu dorong langkah konkret biar pembangunan yang merata beneran kejadian, bukan cuma jadi janji manis di tengah ketimpangan dan tantangan global yang makin kompleks. (nAD/RaM)

Gen Z Takeaway

Pembangunan itu hak semua orang, bukan cuma privilege segelintir negara atau kelompok doang! Menlu Sugiono ngemompa semangat di forum PBB biar kesetaraan akses pendidikan, kesehatan, sampai gizi beneran direalisasiin dari level lokal ke global tanpa takut didikte. No more sekadar seremoni formalitas, waktunya adopsi aturan hukum internasional yang makin mengikat biar makin fair buat semua!