MIKTA Dipacu Menteri Sugiono: Saatnya Negara 'Middle Power' Pegang Kendali

astakom.com, Jakarta – Isu reformasi tatanan global lagi hangat-hangatnya dibahas di panggung internasional. Pas momen Pertemuan Menteri Luar Negeri ke-30 MIKTA yang digelar di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York (21/9/2026).

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, nyampein pesan penting banget buat negara-negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia).

Ia menekankan kalau middle powers alias negara-negara berkekuatan sedang punya potensi besar buat ngemudiin perubahan nyata.

Aksi Nyata

“Dengan kekuatan kolektif yang kita miliki, MIKTA dapat berkontribusi nyata dalam membentuk masa depan sistem multilateral dan menghadirkan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat,” tutur Menlu Sugiono pada Perjumpaan Menteri Luar Negeri ke-30 MIKTA yang diadakan di sela-sela High-level Week Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat berdasarkan rilis yang diterima oleh wartawan astakom pada Selasa, (22/09/2026).

Tahun 2026 ini, Australia dapet giliran jadi Ketua MIKTA dengan usungan tema yang relevan banget, yaitu “State of the Multilateral System and the Role of Middle Powers.” Di bawah kepemimpinan Australia, ritme kerja MIKTA dinilai tetap produktif dan harus terus dijaga biar makin impactful.

Menlu RI memberikan apresiasi tinggi atas kepemimpinan Australia sekaligus ngajak seluruh anggota buat memanfaatkan momentum ini demi sistem multilateral yang lebih efektif serta gak ketinggalan zaman.

Bukan Sekadar Efisiensi

Bicara soal perombakan atau reformasi PBB, Indonesia punya pandangan kritis. Menurut Indonesia, pembenahan organisasi dunia ini gak boleh cuma fokus di urusan efisiensi anggaran atau birokrasi aja, tapi harus nyentuh akar legitimasi, efektivitas, sampai akuntabilitasnya.

Biar roadmap perubahannya makin jelas dan nggak melenceng, Menlu Sugiono membeberkan peran kunci MIKTA dalam proses penyelarasan pandangannya.

“MIKTA dapat menjaga kesinambungan inisiatif reformasi yang telah berjalan dan membantu membangun konsensus mengenai peta jalan reformasi dengan arah yang jelas dan mencerminkan visi bersama,” ungkap Menlu Sugiono.

MIKTA bisa punya pengaruh karena rahasianya ada di kombinasi keberagaman latar belakang kawasan dan konsistensi koordinasi anggotanya. Biar makin rapi, Indonesia bahkan ngusulin adanya mekanisme country coordinator untuk nanganin isu-isu spesifik biar kerja samanya makin terarah.

Sat-Set Hadapi Krisis

Kecepatan respons MIKTA juga diuji pas terjadi insiden serangan terhadap pasukan pemelihara perdamaian Indonesia (UNIFIL) di Lebanon pada April 2026 lalu. MIKTA langsung sat-set ngeluarin pernyataan bersama. Respons real-time kayak gini penting banget biar MIKTA gak kehilangan relevansinya di tengah dinamika dunia. Selain itu, para Menlu MIKTA juga rajin ngebahas agenda pembangunan global sampai perkembangan pesat Artificial Intelligence (AI).

Rangkul Sektor Swasta

Gagasan keren tanpa eksekusi cuma bakal berakhir jadi wacana. Oleh karena itu, Menlu RI mendorong MIKTA buat melebarkan sayap kolaborasi, gak cuma antar-pemerintah aja, tapi juga ngerangkul sektor swasta, lembaga filantropi, dan mitra strategis lainnya biar semua ide bisa langsung dieksekusi di lapangan.

Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono menyampaikan kutipan pamungkas yang mengingatkan kalau kekuatan middle powers baru beneran berasa kalau udah terbukti lewat hasil konkrit.

“Pada akhirnya, kekuatan middle powers hanya akan berarti ketika kita mampu mengubah kekuatan kolektif menjadi dampak yang nyata,” ucap Menlu Sugiono. (nAD/RaM)

Gen Z Takeaway

Negara-negara middle power kayak Indonesia udah gak zaman cuma jadi penonton di panggung diplomasi dunia. Lewat MIKTA, Indonesia ngebuktiin kalau pengaruh geopolitik itu gak cuma milik negara adidaya, tapi ditentukan seberapa cepat dan fleksibel kita dalam merespons krisis global, memanfaatkankan AI, serta mengeksekusi ide jadi dampak nyata buat masyarakat.