WFH Usai Lebaran 2026 Disiapkan! Pemerintah Targetkan Efisiensi BBM

astakom.com, Jakarta  — Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) yang akan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini dirancang sebagai salah satu langkah efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Rencana tersebut menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) serta menjadi imbauan bagi sektor swasta, dengan pengecualian pada sektor pelayanan publik yang tetap harus beroperasi seperti biasa.

Pemerintah juga menegaskan bahwa aturan teknis masih dalam tahap perumusan dan akan melibatkan koordinasi lintas kementerian agar implementasinya berjalan efektif.

Aturan WFH Akan Dirinci

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan WFH akan diberlakukan setelah Lebaran, meski detail aturan masih disusun.

“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga usai Salat Id di Jakarta, dikutip dari media pada Sabtu, (21/3/2026).

Ia menambahkan, implementasi kebijakan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Potensi penghematan BBM sekitar 20 persen

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan WFH berpotensi mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

“Ada hitungan kasar sekali ... (WFH bisa menghemat) seperlima, kira-kira 20 persen (penggunaan BBM),” kata Purbaya.

Menurutnya, skema yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan guna menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas.

“Nanti libur terus. Nanti enggak kerja-kerja. Ya WFH biar gimana tuh kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik dengan WFH,” ujarnya.

Skema masih dikaji

Purbaya juga menyebutkan bahwa penerapan satu hari WFH, misalnya pada hari Jumat, berpotensi menciptakan pola akhir pekan lebih panjang. Namun, skema tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.

Selain mempertimbangkan efisiensi energi, pemerintah juga menilai dampak kebijakan terhadap produktivitas kerja dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Bagian dari upaya efisiensi energi

Kebijakan WFH ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam merespons dinamika energi global dan kebutuhan efisiensi konsumsi BBM di dalam negeri.

Meski demikian, implementasinya tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan layanan publik dan kondisi masing-masing sektor.

Gen Z Takeaway

WFH setelah Lebaran 2026 lagi disiapin pemerintah bukan cuma soal fleksibilitas kerja, tapi lebih ke strategi hemat energi—bahkan disebut bisa tekan konsumsi BBM sampai sekitar 20 persen. Tapi ingat, ini belum full fix detailnya dan tetap ada batasan (kayak sektor pelayanan publik tetap masuk), jadi kemungkinan nanti sistemnya hybrid biar kerja tetap jalan tapi mobilitas bisa ditekan.