Cek! Profil Ketua dan Wakil PN Depok yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK Soal Kasus Sengketa Lahan
astakom.com, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberkan kronologi dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Depok, yang juga menjerat Ketua dan Wakil Ketua PN Depok.
Melansir astakom.com, sebelumnya diberitakan KPK telah menetapkan lima tersangka terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok ini.
Lima tersangka yang ditetapkan KPK diantaranya EKA selaku Ketua PN Depok, BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, YOH selaku Juru Sita PN Depok, TRI selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), dan BER selaku Head Corporate Legal PT KD.
“Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Profil EKA selaku Ketua PN Depok
EKA selaku Ketua PN Depok diketahui lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 13 Maret 1973 silam. Ia tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) golongan IV C.
Sebelum menjabat sebagai Ketua PN Depok, EKA pernah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua PN Malang pada 2024 silam.
Riwayat jabatan yang pernah diemban oleh EKA antara lain:
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang (5 Januari 2024)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Denpasar (13 Juli 2021) Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso (20 Juni 2019)
- Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar (28 Juli 2017)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan (28 Juni 2016)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas (18 Agustus 2015)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kendari (12 Maret 2014)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Singaraja (15 November 2011)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lamongan (3 November 2008)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Atambua (13 Desember 2006) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Waingapu (14 November 2003)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Singaraja (13 Mei 2002)
- Staf Pengadilan Negeri Surabaya (1 Juli 1994)
- Staf Pengadilan Negeri Pasuruan (1 Maret 1993)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang
Dalam pendidikan, EKA merupakan alumni Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan (1997). Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Merdeka Malang dan mengambil jurusan S2 Ilmu Hukum pada 2010.
Profil BBG selaku Wakil Ketua PN Depok
Sementara itu, BBG merupakan Wakil Ketua PN Depok sejak 8 Januari 2024. Ia berstatus Pembina Utama Muda (IV/c).
Karier BBG dimulai pada 1 Desember 2000 saat menjadi calon hakim PN Garut. Berlanjut, empat tahun kemudian pada 30 Juni 2004, BBG menjabat sebagai Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sangatta.
Kariernya terus berlanjut, hingga menjadi hakim di beberapa Pengadilan Negeri daerah, seperti Tanjung Selor, Muara Enim, Kepahiang, dan menjabat sebagai Wakil Ketua PN Tanjung Balai Karimun pada 5 November 2018. Pada 8 Januari 2024, BBG diangkat menjadi Wakil Ketua PN Depok.
Untuk detail riwayat jabatan yang pernah diemban oleh BBG antara lain:
- 8 Januari 2024: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok
- 7 Februari 2022: Ketua Pengadilan Negeri Jombang
- 4 Mei 2021: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang
- 4 November 2019: Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan
- 5 November 2018: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
- 10 Juni 2015: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Cibinong
- 10 Agustus 2012: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Pamekasan
- 28 Juli 2009: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kepahiang
- 1 April 2009: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Enim
- 12 Juni 2007: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tanjung Selor
- 30 Juni 2004: Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sangatta
- 1 Desember 2000: Calon Hakim Pengadilan Negeri Garut
Ketua PN Depok EKA dan wakilnya BBG diduga meminta komitmen fee senilai Rp 1 miliar untuk mempercepat eksekusi pengosongan lahan.
Keduanya meminta juru sita PN Depok YOH menjadi perantara dalam praktik suap eksekusi pengosongan ahan seluas 6.500 di Tapos.
