astakom.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasa
Kematian Brigadir Muhammad Nurhadi membuka luka besar dan mencoreng citra institusi kepolisian. Bukan hanya karena korban adalah anggota Propam Polda NTB, tetapi karena kematiannya terjadi dalam pesta bersama atasan yang kini menjadi tersangka.
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menilai kasus kematian tragis Brigadir Muhammad Nurhadi bukan sekadar insiden kriminal.
Komisi III DPR RI menyoroti serius nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dengan empat operator telekomunikasi terkait akses informasi dan pemasangan perangkat penyadapan untuk keperluan penegakan hukum.
