Janji Tegas Menhut Raja Juli: Taman Nasional Ujung Kulon Bebas Tambang, WUP Sekitar Konservasi Disarankan Dihapus
astakom.com, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pasang badan untuk melindungi kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dari ancaman industri ekstraktif. Ia berjanji tidak akan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk aktivitas pertambangan di area konservasi tersebut,bahkan menyarankan agar Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar Ujung Kulon dihapus sepenuhnya.
Sikap tegas itu disampaikan Raja Juli merespons ramainya informasi terkait masuknya perairan di sekitar kawasan konservasi badak jawa tersebut ke dalam peta wilayah pertambangan. Menurutnya, taman nasional harus steril dari eksploitasi tambang demi menjaga fungsi ekologisnya.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada WUP ya. Silakan nanti ditanyakan kepada pihak ESDM,tapi saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Kunci izin tetap di Kementerian Kehutanan
Raja Juli menjelaskan, meskipun terdapat penetapan WUP di sekitar Ujung Kulon, setiap rencana kegiatan pertambangan yang bersinggungan dengan kawasan hutan wajib mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan. Dalam posisinya sebagai menteri, ia memastikan pintu perizinan tambang di TNUK tertutup rapat.
“Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keberadaan WUP yang menyentuh area perairan di sekitar Ujung Kulon. Baginya, langkah paling ideal untuk menjaga ekosistem tetap aman adalah meniadakan sama sekali penetapan wilayah tambang di sekitar kawasan konservasi tersebut.
“Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP atau apa pun di perairan ya, katanya di perairan Ujung Kulon,” ujarnya.
Raja Juli menggarisbawahi bahwa seluruh perizinan yang keluar untuk kawasan taman nasional hanya boleh berorientasi pada pelestarian alam, bukan pengerukan sumber daya.
“Tapi sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya.
Peta tambang ESDM dan batas wilayah konservasi
Polemik mengenai ancaman tambang di sekitar Ujung Kulon mencuat beriringan dengan munculnya wacana pemindahan badak jawa dalam beberapa hari terakhir yang memicu berbagai spekulasi publik. Sorotan tertuju pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang diteken Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Dalam lampiran peta keputusan tersebut, area perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, ditandai warna krem sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sementara area daratan TNUK berada di luar zona pertambangan. Selain WUP yang menjadi dasar penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, hingga batuan, keputusan itu juga memuat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) serta Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditandai arsiran merah.
Meski perairan sekitar Ujung Kulon masuk dalam peta WUP, status tersebut belum otomatis mengizinkan aktivitas pengerukan di lapangan. Penetapan WUP merupakan tahap awal penataan wilayah yang masih membutuhkan rangkaian proses perizinan lanjutan sebelum operasi pertambangan bisa berjalan.
Namun, posisi perairan ini tetap menjadi perhatian serius karena pengelolaan Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya mencakup wilayah darat. Berdasarkan peta wilayah kerja resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon terbitan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan tahun 2025, total luas kawasan TNUK mencapai 105.694,46 hektare, yang terbagi atas sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare wilayah perairan. (RaM)
Gen Z Takeaway
Menhut Raja Juli Antoni menjamin Taman Nasional Ujung Kulon bakal tetap bebas dari aktivitas tambang dan menolak menerbitkan izin selain untuk keperluan konservasi. Pernyataan ini merespons peta tambang Kementerian ESDM yang memasukkan perairan sekitar Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di tengah ramainya isu pemindahan badak jawa. Meski status WUP belum mengizinkan operasi tambang secara langsung, Menhut menyarankan zona tersebut dihapus karena wilayah laut seluas lebih dari 44 ribu hektare itu juga bagian dari ekosistem TNUK yang wajib dilindungi.









