Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 24–25 Juni 2025.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas nasional dan menjawab tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) hasil mekanisme pengangkatan untuk periode 2024–2029.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengapresiasi keberhasilan tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea Cukai, serta instansi lain yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika di Indonesia.
Pemerintah Indonesia memulai langkah konkret dalam melindungi warga negara Indonesia (WNI) di kawasan konflik Timur Tengah, dengan melakukan upaya kontijensi dan evakuasi.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melaporkan kinerja 9 (sembilan) Desk yang dibentuk sebagai program prioritas Kemenko Polkam, salah satunya Desk Pemberantasan Judi Online/Daring.
Upaya pemberantasan judi daring terus dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam). Namun, pelaku judi daring nampaknya tak kehabisan akal.
