Kemenbud Gandeng UNESCO Dorong Keterlibatan Swasta Perkuat Pendanaan Berkelanjutan
astakom.com, Jakarta – Pelindungan warisan budaya membutuhkan dukungan berkelanjutan, termasuk melalui kolaborasi pemerintah dengan sektor swasta dan filantropi. Hal ini menjadi salah satu pembahasan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat bertemu Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab, di Paris pada Kamis, (08/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung di sela Sidang ke-225 Dewan Eksekutif UNESCO tersebut turut membahas upaya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan peran Indonesia dalam agenda global, serta mencari alternatif pembiayaan untuk mendukung program UNESCO di berbagai bidang.
Dalam diskusi itu, Fadli menekankan bahwa keberlanjutan program kebudayaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan pihak swasta, korporasi, dan filantropi dinilai dapat membuka dukungan tambahan bagi pelindungan serta pengembangan kebudayaan, termasuk revitalisasi situs budaya.
“Kita membutuhkan model pembiayaan yang lebih inovatif. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Sektor swasta, korporasi, dan filantropi perlu dilibatkan untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu sumber daya penting bagi revitalisasi dan pelindungan situs budaya,” jelas Menbud Fadli Zon.
UNESCO bahas alternatif pendanaan
Isu pendanaan menjadi salah satu perhatian dalam pertemuan tersebut. Ketua Dewan Eksekutif UNESCO, Dr. Nasser bin Hamad Al Hinzab, menyoroti pentingnya memperluas sumber pembiayaan agar program organisasi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Menurut Al Hinzab, penguatan visibilitas mandat UNESCO perlu berjalan beriringan dengan peningkatan transparansi dan tata kelola. Organisasi juga perlu menjajaki instrumen pendanaan baru untuk mendukung pelaksanaan programnya.
“UNESCO membutuhkan negara seperti Indonesia untuk semakin aktif di Dewan Eksekutif. Kita perlu memperkuat visibilitas mandat UNESCO, meningkatkan tata kelola dan transparansi, serta mencari instrumen pendanaan baru agar program-program UNESCO dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Dr. Al Hinzab.
Kedua pihak turut membicarakan peluang memperluas kemitraan pendanaan di luar kontribusi negara anggota. Salah satu pendekatan yang dibahas ialah menjalin kolaborasi dengan lembaga keuangan dan mitra pembangunan.
Al Hinzab juga menyampaikan potensi kerja sama dengan Qatar Fund serta rencana mempertemukan sejumlah mitra untuk mengeksplorasi model pembiayaan baru. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya mencari dukungan yang lebih beragam bagi program-program UNESCO.
Fadli kemudian membagikan pengalaman Kementerian Kebudayaan dalam membentuk Dewan Penyantun. Wadah ini ditujukan untuk melibatkan filantropi dan sektor swasta dalam mendukung berbagai program kebudayaan, termasuk revitalisasi situs budaya.
Indonesia dorong peran lebih aktif di UNESCO
Selain pembiayaan, pertemuan itu membahas posisi Indonesia dalam mendorong agenda UNESCO agar lebih inklusif. Fadli menegaskan bahwa Indonesia ingin berkontribusi lebih aktif melalui gagasan, pengalaman, dan praktik baik, sekaligus membawa perspektif Asia Tenggara serta negara-negara yang belum banyak terwakili dalam pembahasan global.
“Indonesia ingin semakin aktif memberikan gagasan, pengalaman, dan praktik baik kepada UNESCO. Kita juga ingin memastikan perspektif negara-negara Selatan memperoleh ruang yang semakin kuat dalam pembahasan global di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan,” ujar Menbud Fadli Zon.
Al Hinzab menyambut komitmen tersebut dan menilai keterlibatan aktif Indonesia penting untuk memperkuat pelaksanaan mandat UNESCO. Dewan Eksekutif sendiri beranggotakan 58 negara anggota terpilih yang berperan dalam mengawal program kerja, kebijakan, dan tata kelola organisasi.
Indonesia tercatat menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO untuk periode 2023–2027 dalam bahan keterangan pertemuan tersebut.
Pelindungan warisan budaya jadi perhatian
Pembahasan juga menyentuh mekanisme pelindungan warisan budaya di UNESCO. Fadli mendorong penguatan proses nominasi dan penetapan Warisan Budaya Takbenda agar semakin responsif. Menurutnya, pengakuan internasional terhadap warisan budaya juga dapat menjadi sarana diplomasi, memperkuat saling pengertian, dan mendukung perdamaian antarbangsa.
Sementara itu, Al Hinzab menyoroti perlunya meningkatkan efektivitas hubungan antarnegara anggota dalam proses evaluasi dan penetapan UNESCO. Keahlian yang dilibatkan dalam penilaian, menurut pembahasan tersebut, perlu sesuai dengan karakter situs maupun warisan budaya yang sedang dikaji.
Fadli juga mengundang Al Hinzab untuk berkunjung ke Indonesia guna melihat langsung berbagai ekosistem dan penetapan UNESCO di Tanah Air. Cakupannya antara lain Warisan Dunia, Warisan Budaya Takbenda, cagar biosfer, UNESCO Global Geoparks, Creative Cities, serta jejaring UNESCO lainnya.
Pertemuan tersebut turut berlangsung dalam konteks penguatan koordinasi nasional Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026 tentang Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Dalam keterangan yang disampaikan, Fadli menjabat sebagai Ketua KNIU dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang mencakup bidang luar negeri, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi, serta riset dan inovasi.
KNIU juga diperkuat melalui empat kelompok kerja, yakni pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Kelompok kerja ini berperan mengonsolidasikan substansi dan posisi Indonesia dalam berbagai agenda UNESCO.
“Indonesia siap menjadi mitra yang semakin aktif, konstruktif, dan bertanggung jawab dalam Dewan Eksekutif maupun UNESCO secara keseluruhan. Kita ingin memastikan UNESCO tetap relevan, inklusif, dan memiliki kapasitas yang kuat untuk menjalankan mandatnya di tengah tantangan global yang semakin kompleks,” pungkas Menbud Fadli Zon. (deA/RaM)
Gen Z Takeaway
Pelestarian budaya bukan cuma soal menjaga bangunan bersejarah atau tradisi agar tidak hilang. Dukungan pendanaan juga punya peran penting supaya berbagai program bisa terus berjalan. Kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan filantropi menjadi salah satu opsi yang dibahas Indonesia bersama UNESCO untuk memperkuat keberlanjutan program kebudayaan.
