astakom, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy.
Kolaborasi ini akan difokuskan pada pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ekonomi ilegal yang berpotensi merugikan negara, seperti illegal fishing (penangkapan ikan ilegal), illegal mining (pertambangan ilegal), illegal logging (pembalakan liar), dan kejahatan ekonomi lainnya
Sebagai tindak lanjut, Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto menyampaikan, bahwa pihaknya di DJP telah melakukan pertemuan dengan Satgassus Polri pada Senin (16/6) lalu. Pertemuan itu bertujuan untuk membangun koordinasi intensif.
“Kami sudah berdiskusi. Kami undang Satgassus, ke kantor kami,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Mei 2025 di Jakarta, dikutip astakom.com, Rabu (18/6).
Ia menyebut bahwa pengamanan penerimaan negara akan dilakukan lewat berbagai langkah, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara sejatinya telah lama dibentuk oleh Polri sebagai mitra strategis kementerian/Lembaga dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Tim tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto sebagai kepala dan Novel Baswedan sebagai wakil kepala. Sementara anggota satgas khusus berasal dari kalangan mantan pegawai KPK yang memang ahli tata kelola dan pencegahan korupsi,
“Ini (Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara) mungkin diperkuat lagi dan tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung (penerimaan negara),” tegas Sri Mulyani.