Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah resmi melantik Letjen TNI (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Jumat (23/5).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik 22 pejabat tinggi madya atau eselon I di jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada Jumat (23/5) pagi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait besaran kompensasi uang lembur bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal tahun 2026.
Pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal 2026 akan difokuskan untuk mewujudkan kedaulatan nasional di bidang pangan, energi, dan ekonomi sebagai respons terhadap perubahan global yang semakin tidak menentu.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya transformasi dan ketangguhan tata kelola ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya soal label halal dan haram, tapi tentang bagaimana membangun sistem yang benar-benar adil dan membawa kemakmuran nyata bagi semua.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara menegaskan bahwa di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia tetap konsisten menjaga arah kebijakan fiskal yang bersifat jangka panjang.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu menegaskan, bahwa Indonesia tetap bersikap adaptif dalam merespons dinamika global yang kian kompleks. Hal itu ditegaskannya dalam acara 'Fitch on Indonesia 2025: Risk and Opportunity in a New Era' di Jakarta, Rabu (7/5).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja perekonomian Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan ketahanan yang baik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani baru saja menghadiri acara penting bareng para menteri keuangan dari negara-negara ASEAN plus Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan atau ASEAN+3
