# Ekonomi Digital
Pemerintah Dukung Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital
astakom, Jakarta - Komitmen pemerintah Indonesia untuk mendukung moratorium permanen atas bea masuk barang digital mendapat apresiasi karena dinilai sejalan dengan praktik terbaik internasional (international best practice).
Begini Strategi DJP Optimalkan Penerimaan Negara dari Transaksi Digital
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus memperkuat strategi perpajakan di sektor digital, guna mengoptimalkan penerimaan negara.
Aturan Terbit, Marketplace Wajib Pungut Pajak dari Pedagang Online
Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan penyelenggara marketplace alias perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online di dalam negeri.
Bukan Pajak Baru, Pemerintah Posisikan Marketplace Jadi Mitra
Pemerintah tengah memfinalisasi rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang melalui platform digital, yang belakangan ini disorot publik.
Prabowo Terbitkan Aturan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68/2025, yang secara spesifik memerintahkan pengembangan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.
Transaksi Bank Mandiri Tembus Rp7.000 Triliun Berkat Digitalisasi
Bank Mandiri terus menunjukkan ketangguhan kinerja di tengah dinamika ekonomi global. Salah satu kunci utamanya adalah akselerasi digitalisasi yang terbukti mendorong efisiensi dan volume transaksi secara signifikan sepanjang kuartal I 2025.
QRIS Menggeliat Tajam, Guncang Dominasi Sistem Pembayaran Asing
Sistem pembayaran digital nasional, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), mencetak lonjakan tajam pada kuartal I-2025, mencatat pertumbuhan transaksi hingga 169,1 persen secara tahunan.
