astakom.com, Jakarta – Pemerintah tengah mempercepat proses pembentukan Kementerian Haji dan Umrah setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna...
astakom.com, Jakarta – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, menegaskan bahwa penunjukan Menteri Haji dan Umrah sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo...
astakom.com, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,...
astakom.com, Jakarta – Badan Penyelenggara (BP) Haji kini resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU)...
astakom.com, Jakarta – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan haji di Indonesia....
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Sidang IV Tahun 2024–2025 yang digelar pada Kamis (24/7).
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji sangat penting demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026 M.
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, kembali menegaskan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji. Ia menilai UU Haji sebagai kunci agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447H/2026 M dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Namun di sisi lain, masih terdapat ruang perbaikan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan haji di masa mendatang.
