astakom, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya memperjuangkan kejelasan hak-hak para pensiunan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Senin (30/6), bersama perwakilan pensiunan dari Persatuan Pos Indonesia, Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya, dan Paguyuban Pensiunan PT Pertani.
Dalam rapat Kawendra menekankan bahwa pensiunan tidak seharusnya dipandang sebagai beban keuangan atau sosial. Sebaliknya, mereka adalah aset moral bangsa yang telah mendedikasikan hidupnya membangun perusahaan-perusahaan milik negara dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Kami bukan lagi prihatin, pensiunan seharusnya jangan dianggap sebagai beban. Justru mereka adalah aset moral bangsa yang harus dijaga,” ujar Kawendra.
Ia juga mengingatkan bahwa hak pensiun bukanlah bentuk bantuan sosial, melainkan kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara dan perusahaan. Menurutnya, para pensiunan telah “membayar” hak mereka sendiri sejak masih aktif bekerja melalui potongan tunjangan yang rutin dilakukan.
“Apalagi bicara pensiunan ini bukan ‘gratisan’, karena mereka kan ada yang dipotong tunjangannya dari waktu masih produktif,” jelasnya.
Ia juga menyesalkan kebijakan yang diambil sepihak oleh sejumlah direksi BUMN, tanpa transparansi maupun melibatkan pihak pensiunan. Padahal, dari data yang ada, tidak sedikit dari para pensiunan yang saat ini justru berada dalam kondisi prasejahtera meski telah mengabdi puluhan tahun.
“Kan ironi, sudah bekerja di perusahaan negara, setelah selesai malah jadi masyarakat yang pra-sejahtera statusnya. Kami di Gerindra akan memperjuangkan apa yang menjadi hak teman-teman,” sambung Kawendra.
Kawendra menyampaikan bahwa sikapnya sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap para pendahulu dan pejuang pembangunan.
“Yang harus kita tekankan, pensiunan ini tidak boleh menjadi beban negara, tapi ini menjadi aset moral bangsa yang harus kita perjuangkan hak-haknya,” tutupnya.