ASTAKOM, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan melakukan revisi Keputusan Presiden terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR). Revisi ini berkaitan dengan posisi dua posisi Kementerian yang dimasukan dalam Komite Kebijakan dan Pembiayaan UMKM.
“Nanti akan ada revisi Keppres mengenai KUR, nama komitenya akan membunyikan itu. Jadi Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha yang Produktif,” kata Airlangga, Selasa (19/3).
“Dan dengan adanya perubahan dari struktur kabinet, jadi memasukan Menteri Koordinator bidang Pangan maupun Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di dalam komite,” sambung Airlangga.
Selain itu, menurut Airlangga, Presiden memberikan arahan agar meningkatkan penyaluran KUR ke sektor produktif.
“Jadi usaha produktif tentu menjadi penting karena kredit usaha rakyat yang persektornya kita lihat pertanian di 29%, perikanan 1,7%, industri pengolahan di 7,6% memang perdagangan masih tinggi di 48,4% dan jasa-jasa di 14,2%. jadi Presiden minta agar sektor produktifnya ditingkatkan,” ungkap Airlangga.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjabarkan target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp 300 triliun dengan penyaluran kepada sektor produksi sebesar 60%.
Lalu pemerintah membidik target debitur baru 2,34 juta orang, target debitur graduasi 1,17 juta orang, dan kredit di bawah Rp 100 juta tanpa agunan tambahan.(ast/sel)
