astakom, Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di negara-negara konflik. Ia menilai hambatan struktural dalam proses evakuasi harus segera ditangani secara sistematis.
“Saya melihat ada kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur evakuasi WNI, agar kita tidak tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina yang responsnya lebih cepat,” kata Amelia, Senin (30/6).
Amelia juga meminta Kemenlu memastikan seluruh hambatan teknis dalam proses evakuasi, termasuk dari sisi logistik, personel, dan koordinasi antarinstansi, dapat segera diatasi melalui pendekatan yang terstruktur.
“Sebaiknya Kemenlu melalui satuan tugas khusus tanggap krisis yang telah dibentuk, dapat bersiaga 24 jam. Kesiapsiagaan ini penting untuk memperkuat kepercayaan WNI terhadap negara dalam situasi genting,” tandasnya.
Di sisi lain, legislator Partai NasDem tersebut turut menyoroti pentingnya ketahanan nasional terhadap lonjakan harga minyak global. Menurutnya, ketegangan geopolitik—terutama di kawasan Timur Tengah—menjadi pengingat urgensi diplomasi energi Indonesia, termasuk diversifikasi pasokan dan kerja sama transisi energi.
“Sejauh mana langkah konkret diplomasi energi yang telah dilakukan Kemenlu untuk mendiversifikasi mitra pasokan minyak Indonesia, guna mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu, misalnya Timur Tengah? Apakah diplomasi energi kita berhasil saat lawatan ke Rusia terakhir?” tanya Amelia.
Lebih lanjut, Amelia menyoroti kekosongan jabatan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan PBB, yang dinilai berpotensi melemahkan posisi strategis Indonesia dalam percaturan diplomasi global.
“Kekosongan ini berisiko melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang cepat,” imbuhnya.
Sebagai Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, Amelia juga meminta penjelasan dari Kemenlu terkait kendala yang menyebabkan tertundanya penempatan duta besar pada dua pos penting tersebut.
“Akibatnya, kita enggak bisa memprotes ketika Amerika dengan cepat dan luwes menerapkan soal tarif, dan keputusan Amerika menyerang Iran yang bisa saja memicu eskalasi,” tegasnya.