astakom, Jakarta — Masih maraknya kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi atau dikenal dengan istilah Over Dimension Overloading (ODOL) kembali menuai sorotan dari anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya.
Legislator binaan Prabowo Subianto ini meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk bekerja lebih ekstra dan bersinergi lintas sektor dalam menangani persoalan ODOL yang kian mengkhawatirkan.
Sorotan ini mencuat setelah terjadinya kecelakaan di Gerbang Tol Ciawi 2 arah Jakarta pada Senin (2/6), sekitar pukul 13.50 WIB, yang melibatkan truk bermuatan air mineral. Kasus semacam ini menurut Danang bukan yang pertama dan bisa dipastikan bukan yang terakhir jika tak ada tindakan tegas dan sistematis.
“Ini demi keamanan bersama, Kami di Komisi V DPR memberikan perhatian serius terhadap penanganan ODOL yang sudah lama disuarakan. Kendaraan ODOL salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan,” ujar Danang.
Ia menekankan bahwa keberadaan kendaraan ODOL bukan hanya masalah teknis lalu lintas, tetapi juga menyangkut keselamatan publik dan kerugian negara akibat rusaknya infrastruktur jalan.
Dalam konteks ini, menurutnya, Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri. “Kementerian Perhubungan tidak bisa bekerja sendiri, perlu ada koordinasi lintas sektor,” tegasnya.
Danang menggarisbawahi perlunya kolaborasi antara Kemenhub, Kementerian Perindustrian, dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri agar kebijakan Zero ODOL yang sudah lama digaungkan dapat terealisasi secara konkret di lapangan.
“Kami mendorong agar Kemenhub bersama seluruh mitra terkait dapat membangun sinergitas memastikan terwujudnya Zero ODOL,” kata Danang.
Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi maupun perusahaan angkutan yang masih membandel.
“Tanpa sinergi antar lembaga, penindakan akan timpang. Kemenhub perlu menggandeng Kemenperin dan Korlantas untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di lapangan bagi pengemudi dan pihak terkait yang melanggar,” sambungnya.
Danang berharap, peristiwa kecelakaan baru-baru ini dapat menjadi momentum kuat bagi pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan Zero ODOL, yang selama ini masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya.