Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan langkah tegas dalam pemberantasan korupsi. Dalam waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinannya, lebih dari 80 orang tersangka kasus korupsi berhasil ditangkap. Angka ini mencakup pejabat tinggi negara hingga pengusaha besar yang selama ini dianggap 'kebal hukum'.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya menegakkan hukum di Indonesia, dengan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak tegas para oknum pengoplos beras.
Pemerintah berkomitmen dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dianggap sebagai langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.
