Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menunjuk platform lokapasar (marketplace), termasuk mereka yang berasal dari luar negeri untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari para pedagang daring (online).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi tenggat waktu dua bulan bagi para penyelenggara lokapasar (marketplace) untuk bersiap memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari para pedagang daring atau online.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan penyelenggara marketplace alias perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari pedagang online di dalam negeri.
Pemerintah tengah memfinalisasi rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan barang melalui platform digital, yang belakangan ini disorot publik.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmennya untuk menutup semua celah-celah kebocoran pada penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.
Pemerintah menegaskan komitmennya menggunakan dana pajak untuk tujuan mulia, yakni membangun masa depan anak-anak kurang mampu di Indonesia melalui program sekolah rakyat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong penguatan sistem pertukaran data secara otomatis dan reguler untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak yang lebih berkualitas.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68/2025, yang secara spesifik memerintahkan pengembangan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri.
Pemerintah mendorong para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak (WP) untuk memanfaatkan berbagai skema fasilitas pajak yang ada, termasuk supertax deduction yang kini tengah berjalan.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membuka ruang diskusi dengan ekonom legendaris Amerika Serikat, Dr. Arthur B. Laffer dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (19/6) siang.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggandeng Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri untuk meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersembunyi atau shadow economy.
Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) nasional.
