astakom.com, Jakarta – Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pajak memiliki peran vital dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik untuk...
astakom.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai keberadaan kegiatan ekonomi yang tidak tercatat atau shadow economy menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya...
astakom.com, Jakarta – Kabar baik bagi masyarakat yang tengah berburu hunian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung...
astakom.com, Pati - Rencana aksi besar-besaran terhadap Bupati Pati, Sudewo, tetap akan digelar, meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen...
Komisi I DPR RI mengusulkan tiga alternatif kebijakan terkait wacana pemerintah menerapkan sistem Payment ID, sistem keuangan yang menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai sistem pencatatan seluruh aktivitas transaksi keuangan perorangan.
Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono berbicara terkait persoalan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang sempat menjadi pusat perbincangan publik belakangan ini.
Publik dihebohkan dengan kabar seorang tukang jahit rumahan di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendapat surat pemberitahuan tunggakan pajak hingga Rp2,9 miliar.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu angkat bicara terkait polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah,.yang mencapai 250 persen.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi merevisi ketentuan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 melalui penerbitan PMK 54/2025.
astakom, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menaikkan tarif pajak atas transaksi cryptocurrency. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat...
Publik sempat dibuat heboh dengan kabar bahwa amplop kondangan bakal dikenai pajak. Namun, pemerintah langsung meluruskan isu tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada rencana pemungutan pajak dari sumbangan di acara hajatan.
Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan para pengusaha untuk melaksanakan usahanya dengan benar. Hal itu disampaikannya saat menghadiri perayaan Harlah PKB 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), pada Rabu (23/7).
