Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali membuktikan komitmennya menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Jakarta, Jumat (8/8).
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran negara pada tahun 2026. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anggito Abimanyu angkat bicara terkait polemik kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah,.yang mencapai 250 persen.
Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran belanja negara senilai Rp 2.121 triliun untuk periode semester II-1025, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjaga daya beli masyarakat, yang menjadi penopang perekonomian nasional di tengah tantangan global.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melalui program 3 juta rumah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjaga alokasi anggaran sektor kesehatan sebesar minimal 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 pada Sidang Tahunan MPR dan DPR, pada 15 Agustus mendatang.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati memamerkan berbagai langkah deregulasi yang tengah dilakukan Indonesia kepada perwakilan Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya memperkuat iklim investasi nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pendanaan untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
