Pemerintah Indonesia memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman, meskipun ketegangan militer tengah berlangsung di wilayah perbatasan kedua negara tersebut.
Pemerintah menyatakan kesiapan penuh untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2025 yang akan digelar pada bulan Agustus mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan menyampaikan Pemerintah memastikan akan all out dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat ketahanan digital nasional melalui peningkatan kinerja Desk Koordinasi Keamanan Siber dan Pelindungan Data (KSPD).
Pemerintah berkomitmen dalam implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang dianggap sebagai langkah penting menuju transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.
Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak hanya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM, tetapi juga sebagai pilar utama ketahanan ideologi Pancasila.
astakom, Jakarta- Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (purn.) Lodewijk Freidrich Paulus memberikan kuliah umum terkait dinamika politik dan ekonomi global...
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) di wilayah hukum Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 24–25 Juni 2025.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas nasional dan menjawab tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong percepatan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) hasil mekanisme pengangkatan untuk periode 2024–2029.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengapresiasi keberhasilan tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea Cukai, serta instansi lain yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika di Indonesia.
