astakom.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar meskipun tensi politik dan sosial di...
astakom.com, Jakarta – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa upaya pemerintah bersama Perum Bulog dalam pengadaan setara beras dari produksi dalam negeri semata-mata ditujukan...
Penyaluran beras yang masuk dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 2025 melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada periode Juli–Desember 2025, per 8 Agustus telah mencapai 14,9 ribu ton.
Ombudsman RI mendesak pemerintah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) beras premium. Sebab kebijakan ini dinilai tidak efektif dan justru menimbulkan ketimpangan harga yang merugikan masyarakat kecil.
Perum BULOG bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) kembali memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP di seluruh jajaran POLRI di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum meminta pemerintah untuk segera menggelar operasi pasar secara masif demi menekan lonjakan harga beras dan menjamin keterjangkauan bagi masyarakat.
Satgas Pangan Polri mengungkap kasus pemalsuan mutu beras premium atau beras oplosan yang melibatkan empat merek beras premium ternama di pasaran, yakni Sania, Fortune, Sovia, dan Siip. Keempatnya terbukti tidak sesuai dengan standar mutu nasional sebagai beras dengan kualitas premium.
Satgas Pangan Polri telah resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus beras oplosan. Ketiga tersangka tersebut yakni Presiden Direktur (Presdir) PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI, dan Kepala Quality Control PT PIM berinisial DO.
Perum Bulog resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pengawasan dan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar transparan, merata, dan tepat sasaran.
astakom, Jakarta – Aroma busuk praktik pengoplosan beras kian menyeruak. Bukan hanya merugikan rakyat kecil, aksi culas ini disebut melibatkan pengusaha besar yang bermain di...
Pemerintah mengambil langkah ekstrem dalam memberantas praktik beras oplosan yang selama ini merugikan masyarakat. Salah satu kebijakan paling mengejutkan adalah penghapusan kategori beras premium, yang selama ini menjadi celah empuk bagi manipulasi kualitas oleh pelaku nakal.
