Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, bahwa kesepakatan tarif impor sebesar 19 persen antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Pemerintah Indonesia memastikan bahwa penerapan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sebelumnya direncanakan berlaku mulai 1 Agustus 2025, tidak akan diberlakukan terhadap Indonesia.
Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dampak positif nyata di tengah masyarakat. Testimoni positif dari para siswa membuktikan bahwa sekolah ini lebih dari sekadar tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuh yang penuh harapan.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul memberikan pesan mendalam kepada para siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 17 Surakarta, pada hari Minggu (20/7) kemarin.
Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi menyampaikan, bahwa pihaknya telah menyiapkan lima langkah strategis untuk menjamin kelangsungan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi menegaskan, bahwa 2025 menjadi tahun paling istimewa bagi koperasi. Pasalnya, terdapat dua peristiwa monumental yang berkaitan dengan koperasi di tahun ini.
Di balik gelak tawa dan serunya aksi peserta melompat-lompat dalam karung goni pada perayaan Hari Kemerdekaan RI yang digelar setiap tanggal 17 Agustus, tersimpan sejarah pilu dari permainan rakyat, apa lagi kalau bukan balap karung.
Belakangan ini ramai di media sosial terkait Bank Indonesia (BI) yang akan memantau transaksi keuangan masyarakat, melalui sistem transaksi terbaru bernama Payment ID yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 RI.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong eksportir nasional untuk terus meningkatkan daya saing produknya, menyusul pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS) yang mulai efektif sejak Kamis (7/8) kemarin.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran negara pada tahun 2026. Hal itu, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025, yang diteken Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
