astakom.com, Jakarta – Teheran menolak dua permohonan dari utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, yang menginginkan penghentian gencatan senjata.
Pemerintah Iran percaya bahwa mereka tidak berada dalam posisi terpuruk dan meyakini Trump juga menghadapi tantangan politik di dalam negeri.
Iran Tolak Tawaran Gencatan Senjata dari AS
Laporan yang dilansir dari Press TV, Minggu (15/3/2026), menyatakan bahwa pesan itu dikirim atas nama Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tapi, Iran menolak tawaran tersebut.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menekankan kalau pernyataan sepihak Trump mengenai kemenangan AS dalam perang tidak serta-merta mengakhiri konflik.
Teheran Siap Hadapi Konfrontasi di Selat Hormuz
Iran juga menunjukkan kesiapan untuk terus berkonfrontasi di tempat lain, termasuk menjaga dominasi atas rute pelayaran di Selat Hormuz.
Menurut Teheran, konflik yang baru akan sepenuhnya berakhir jika AS merasa bahwa biaya ekonomi, politik, dan militernya terlalu tinggi untuk diulang.
Maka dari itu, Iran meminta kesepakatan permanen yang memastikan bahwa Washington tidak akan melakukan serangan terhadap mereka lagi.
Kebutuhan Jaminan untuk Gencatan Senjata yang Berarti
Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa gencatan senjata hanya berarti jika ada jaminan tidak akan ada agresi baru terhadap Iran. Tanpa adanya komitmen itu, dia berpendapat, gencatan senjata dapat menjadi tidak berarti jika serangan terjadi kembali dalam beberapa bulan mendatang.
“Jika gencatan senjata akan ditegakkan atau perang dihentikan, harus ada jaminan bahwa tindakan agresif terhadap Iran tidak akan terulang. Jika tidak, jika serangan lain terjadi setelah beberapa bulan, gencatan senjata tersebut tidak akan berarti,” ucap Gharibabadi.
Sikap tegas ini sangat mencolok bagi pemerintah Iran yang pada awal perang 11 hari sebelumnya cuma berkonsentrasi pada usaha mempertahankan kelangsungan rezimnya.
Walaupun begitu, Kementerian Luar Negeri Iran terus berkomunikasi dengan berbagai negara yang bersedia menjadi mediator untuk mengevaluasi kemungkinan izin perang.
Diskusinya mencakup apakah konflik dapat dihentikan secara tiba-tiba seperti pada bulan Juni tahun lalu atau harus diselesaikan melalui kesepakatan yang mungkin melibatkan pencabutan sebagian sanksi ekonomi AS dengan syarat tertentu.
Di lingkungan elit pemerintahan Iran tumbuh anggapan bahwa mereka masih dapat bertahan dan belum perlu melakukan kompromi. Diperkirakan tekanan intelijen akan meningkat di Dewan Keamanan PBB pada Rabu lalu.
Melansir dari laporan Arab News pada Minggu (15/3/2026), lebih dari 80 negara mendukung rancangan resolusi yang diajukan Bahrain untuk mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Teluk. Akan tetapi, rencana resolusi itu tidak mencakup kritik terhadap Amerika Serikat maupun Israel.
Di sisi lain, Rusia berencana untuk mengajukan proposal terpisah yang melarang penghentian permusuhan.
Iran Tidak Mencari Gencatan Senjata, Siap Membalas Serangan
Ketua parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa negaranya tidak mencari gencatan senjata dan akan membalas setiap serangan dengan cepat serta proporsional.
“Kami sama sekali tidak mencari gencatan senjata,” demikian tulisan ketua parlemen, Mohammed Ghalibaf, di media sosial.
“Biarkan musuh tahu bahwa apa pun yang mereka lakukan, pasti akan ada pencapaian yang proporsional dan segera. Kami berjuang habis-habisan, tanpa kompromi atau menyampaikan,” jelasnya.
