astakom.com, Jakarta — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera melaporkan bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 4.263 unit hunian sementara (huntara) atau sekitar 24 persen dari total target 17.499 unit huntara yang direncanakan di tiga provinsi.
Percepatan pembangunan huntara dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi.
“Sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Capaian pembangunan huntara antarprovinsi
Tito mengatakan pembangunan huntara tersebut tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah 3.248 unit huntara selesai dibangun, atau sekitar 20 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 unit yang direncanakan, atau sekitar 57 persen. Adapun Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi secara persentase, dengan 476 unit huntara selesai dari 618 unit rencana pembangunan, atau setara 77 persen.
Perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak. Meski demikian, pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata.
Bantuan kebutuhan dasar juga jadi prioritas
Selain pembangunan fisik huntara, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi.
Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian bagi keluarga terdampak yang belum menempati huntara maupun hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk periode tiga bulan.
Hingga akhir Januari 2026, 5.448 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 persen.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.
