astakom.com, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tiga mandat utama Presiden Prabowo Subianto yang menjadi fokus Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Ketiga mandat tersebut meliputi pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Ayo sama-sama belajar, ini arahan Presiden, jadi ada tiga mandat utama Presiden,” kata Gus Ipul saat audiensi dengan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Bupati Rokan Hilir Bistamam di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (6/10) dikutip astakom.com.
Gus Ipul menjelaskan, DTSEN menjadi langkah krusial dalam memastikan setiap program sosial benar-benar tepat sasaran. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi pedoman bagi seluruh lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, yang mengelola adalah BPS, ini jadi pedoman semuanya termasuk Daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota, jangan lupa bapak bikin rencana, bikin penyelenggaraan pembangunan, datanya harus dari sini,” ujarnya.
Ia menegaskan, meskipun pengelolaan berada di bawah BPS, peran Kemensos dan pemerintah daerah tetap penting dalam pemutakhiran data melalui verifikasi lapangan. “Yang mengelola bukan kita lagi, yang mengelola adalah BPS, maka Bapak berarti nanti harus bekerja sama dengan BPS,” lanjutnya.
Menurut Gus Ipul, akurasi data menjadi kunci agar bantuan sosial tidak salah sasaran. Karena itu, pemutakhiran DTSEN dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui dua jalur, yakni formal lewat musyawarah desa/kelurahan dan partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
“Tetap melibatkan bantuan daerah, kita tetap mengikutkan daerah, untuk memastikan data ini dimutakhirkan. Pak Bupati, warganya tiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang nikah, ada yang pindah tempat,” tutur Gus Ipul.
Kemensos juga bekerja sama dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dalam digitalisasi penyaluran Bansos agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran dan verifikasi secara mudah dan transparan.
“Kita punya portal, di mana semua orang boleh daftar untuk mendapatkan Bansos, tapi yang akan menolak dan menerima itu adalah sistem, yang memilah dan memilihnya adalah sistem,” jelasnya.
Selain itu, Gus Ipul menyoroti mandat ketiga Presiden Prabowo terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 4 juta anak yang tidak atau berpotensi tidak melanjutkan sekolah.
“Itulah yang jadi perhatian. Pak Presiden minta kita untuk perhatikan, maka istilahnya memuliakan wong cilik, yang tidak terbawa dalam proses pembangunan,” kata Gus Ipul.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah pada umumnya karena terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan lainnya.
“Nanti anaknya sekolah, orang tuanya dapat program pemberdayaan, rumahnya dibantu sesuai program presiden, lalu dimasukkan jadi anggota Kopdes Merah Putih, dapat sembako lengkap, dan seluruh keluarga siswa mendapat bantuan PBI-JKN,” paparnya.
Hingga kini, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki Sekolah Rakyat Rintisan dengan 75 siswa dan sedang mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Sementara itu, Gus Ipul juga mendorong Kota Sukabumi untuk segera mengajukan lahan dan bangunan untuk program serupa.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi Een Rukmini, Sekretaris Dinas Sosial Kota Sukabumi Ida Halimah, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Fauzi Efrizal, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Andi Rahman.
Gen Z Takeaway
Gus Ipul basically lagi ngejelasin versi ‘life hack pemerintahan Prabowo’ buat berantas kemiskinan: update data biar bantuannya nggak salah sasaran, Digitalisasi Bansos biar transparan, dan bikin Sekolah Rakyat biar anak-anak dari keluarga kecil punya jalan naik kelas—literally dan sosial.
Ikuti perkembangan berita terkini ASTAKOM di GOOGLE NEWS
