Bongkar Smelter Ilegal di Babel, Prabowo Pastikan Ratusan Triliun Tak Lagi Bocor

astakom.com, Bangka Belitung — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik tambang ilegal dan penyelundupan sumber daya alam yang selama ini merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (6/10), di mana ia menyaksikan langsung penyitaan dan penyerahan aset rampasan negara dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam praktik illegal mining di kawasan PT Timah Tbk.

“Pagi hari ini saya ke Bangka bersama-sama menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum. Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa hasil dari penindakan aparat Penegak Hukum berhasil mengungkap dan menyita enam smelter ilegal yang selama ini beroperasi tanpa izin resmi. Selain fasilitas smelter, aparat juga menemukan tumpukan tanah jarang (rare earth/monasit) serta ingot timah dalam jumlah besar yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Kita bisa bayangkan Kerugian negara dari 6 perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan!” tegas Prabowo.

Presiden merinci, nilai aset fisik yang berhasil disita dari enam smelter tersebut diperkirakan berada pada kisaran Rp6–7 triliun. Namun, jika dihitung potensi kerugian negara akibat penambangan dan penyelundupan ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun, jumlahnya bisa melonjak hingga Rp300 triliun.

Tanah jarang atau rare earth yang ditemukan dalam penyitaan kali ini memiliki nilai ekonomi yang sangat besar di Pasar Global. Bahan ini dikenal sebagai salah satu komponen vital dalam industri teknologi tinggi, mulai dari baterai kendaraan listrik, Panel surya, hingga perangkat elektronik dan pertahanan.

Prabowo menegaskan, penemuan tumpukan tanah jarang dalam jumlah masif menunjukkan betapa besarnya kerugian negara jika praktik tambang ilegal ini terus dibiarkan. Selain merampas penerimaan negara, praktik ini juga merusak tata kelola industri strategis nasional.

Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan ragu menindak siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik perorangan maupun perusahaan besar. Penegakan Hukum, menurutnya, harus menjadi fondasi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam.

Prabowo juga menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal menghentikan kerugian negara, tetapi juga memberi pesan kuat bahwa pemerintah serius menutup celah bagi mafia tambang yang selama ini merugikan bangsa.

Apresiasi kepada Aparat

Dalam kesempatan itu, Presiden memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam operasi besar ini. Ia menilai, keberhasilan penyitaan smelter ilegal dan aset terkait tidak lepas dari kerja cepat serta koordinasi lintas lembaga.

“Saya ucapkan terima kasih kepada aparat, Panglima TNI, Angkatan Laut, Bakamla, bea cukai, semua pihak yang telah bergerak dengan cepat sehingga bisa diselamatkan aset-aset ini. Ke depan berarti berarti ratusan triliun itu bisa kita selamatkan untuk rakyat kita,” tutupnya.

Pemerintah menegaskan bahwa aset rampasan negara dari hasil penindakan ini akan dialihkan untuk kepentingan rakyat. Dengan penyelamatan potensi kerugian hingga Rp300 triliun, Presiden berharap kekayaan negara yang sebelumnya dikuasai oleh oknum dan perusahaan ilegal bisa benar-benar kembali kepada rakyat Indonesia.

Langkah ini juga dinilai sebagai sinyal kuat kepada dunia usaha bahwa pemerintah mengedepankan transparansi, Kepastian Hukum, dan perlindungan terhadap sumber daya strategis bangsa.

Dengan kasus besar ini, pemerintah ingin menegakkan prinsip bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola secara adil, sah, dan bermanfaat untuk seluruh rakyat. Prabowo menegaskan, sektor pertambangan tidak boleh lagi menjadi ladang permainan mafia atau celah korupsi yang merugikan negara.

Penyitaan enam smelter ilegal di Bangka Belitung menjadi titik balik penting dalam penataan tata kelola tambang, khususnya timah dan tanah jarang. Dengan komitmen tegas dari pemerintah pusat, diharapkan tidak ada lagi praktik-praktik ilegal yang menurunkan nilai kedaulatan bangsa.