astakom.com, Jakarta – Pemerintah memperkuat komitmen untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjamin pangan yang aman, sehat, halal, dan tayib.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian penting dari tata kelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang telah berjalan sejak awal tahun ini.
“Sertifikasi halal MBG adalah bagian dari penguatan sistem. Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” ungkap Rachmat di Jakarta, dikutip astakom.com, Senin (8/9).
Senada dengan itu, Kepala BGN Dadan Hindayana juga menuturkan bahwa faktor halal menjadi aspek penting dalam pemenuhan gizi masyarakat, khususnya para generasi penerus bangsa.
“Pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat. Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberi kepastian halal bagi layanan MBG,” kata Dadan.
Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta PP Nomor 42 Tahun 2024.
“Selain melaksanakan amanat regulasi, nota kesepahaman ini bukti komitmen pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas. Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sertifikasi halal memastikan mutu, gizi, dan keamanan pangan tetap terjaga,” tegas Haikal Hasan.
Sebagai informasi, bahwa saat ini tercatat sudah ada 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari implementasi MBG. Dengan nota kesepahaman ini, seluruh dapur layanan dipastikan memiliki penyelia halal tersertifikasi, dan semua menu mendapatkan sertifikasi halal.
Dengan demikian, layanan gizi yang diberikan tidak hanya sehat dan bergizi, tetapi juga sesuai kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Komitmen bersama tersebut menuntut integrasi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar standar halal diterapkan secara menyeluruh.
“Presiden telah menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek strategis nasional nomor satu yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini menegaskan betapa pentingnya MBG dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Rachmat.
Gen Z Takeaway
Program MBG sekarang makin upgrade karena nggak cuma fokus ke gizi doang, tapi juga dijamin halal dan tayib lewat sertifikasi resmi. Jadi vibe-nya, pemerintah lagi serius banget bikin makanan sehat untuk anak bangsa tetap aman, berkualitas, dan sesuai kebutuhan mayoritas. Goals besarnya jelas: nyiapin SDM unggul buat Indonesia Emas 2045.
