astakom.com, Jakarta – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam),.Mahfud MD angkat bicara terkait biang kerok kekacauan yang terjadi di dalam negeri, buntut aksi unjuk rasa yang berujung ricuh.
Menurutnya, biang menegaskan bahwa biang kerok kekacauan yang terjadi saat ini bukanlah masyarakat ataupun aparat keamanan di lapangan, melainkan para pejabat korup yang rakus.
“Yang salah adalah pejabat-pejabat korup yang memainkan politik dan ekonomi yang serakahnomics. Itu biang utamanya,” ujar Mahfud dalam keterangan unggahan di akun Instagram resminya, dikutip astakom.com, Minggu (31/8).
Mahfud menekankan, masyarakat yang turun ke jalan menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan aspirasi tidak bisa diperlakukan secara represif. Di sisi lain, aparat juga sering kali terjebak dalam situasi sulit karena harus menjalankan perintah dari atasan.
Untuk itu, Mahfud mengingatkan agar semua pihak tetap menjaga kewarasan di tengah situasi dalam negeri yang menegang, terutama pascainsiden tewasnya salah seorang pengemudi ojek online (ojol), usai terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob, pada Kamis (28/8).
“Sabar dan jernih dalam melihat peristiwa. Mereka yang demo dan marah-marah tak bisa disalahkan dan ditindak secara represif karena mereka menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
“Jangan benturkan aparat lapangan dengan rakyat yang menuntut dan menggunakan hak konstitusionalnya,” imbuhnya.
Pemberantasan Korupsi Era Prabowo
Menilik ke belakang, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir gencar membongkar kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan skala nilai jumbo.
Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang turut menyeret Immanuel Ebenezer, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) di era pemerintahan Presiden Prabowo juga berhasil membongkar kasus dugaan korupsi di Pertamina, yang melibatkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Akibat praktik korupsi ini, Kejagung memperkirakan kerugian negara nilainya tak main-main, yakni mencapai Rp285 triliun.
Gen Z Takeaway
Mahfud MD ngasih reminder keras kalau biang kerok rusuh di negeri ini bukan rakyat atau aparat lapangan, tapi pejabat korup yang main “serakahnomics.”
Demo itu hak konstitusional, jadi jangan dibenturkan sama aparat yang cuma jalanin perintah. Di sisi lain, era Presiden Prabowo lagi getol banget berantas mega korupsi, dari kasus Kemnaker sampai dugaan korupsi jumbo di Pertamina.
Jadi intinya, jangan salah sasaran: masalah utamanya ada di elite rakus, bukan di masyarakat yang nyuarain keadilan.
