astakom.com, Jakarta – Ratusan koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Desakan oleh masyarakat sipil ini disampaikan menyusul tindakan brutal aparat kepolisian saat mengamankan demonstrasi di Jakarta yang menyebabkan seorang pengemudi ojek online (ojol) tewas karena dilindas kendaraan taktis Brimob.
“Mendesak Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” tulis pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil, Jumat, (29/8).
Menurut koalisi, peristiwa itu bukan insiden semata, melainkan kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Dalam catatan mereka, sepanjang Juli 2024–Juni 2025, sebanyak 55 warga meninggal akibat kekerasan aparat, termasuk kasus Gamma di Semarang dan Afif Maulana di Padang.
Selain pencopotan Kapolri, koalisi juga menuntut Presiden Prabowo membentuk tim independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam demonstrasi 28 Agustus 2025.
Mereka mendesak pelaku lapangan hingga aktor intelektual represi diadili secara transparan, bukan hanya dijerat mekanisme etik internal.
Koalisi juga menyoroti lemahnya akuntabilitas DPR. Mereka menuntut pimpinan partai menindak anggota yang dianggap memicu kemarahan publik, sekaligus meminta pemerintah dan parlemen memenuhi tuntutan massa terkait lapangan kerja, pembatalan R-KUHAP, hingga penghentian proyek strategis yang merusak lingkungan.
“Tanpa perubahan, negara ini bukan lagi negara demokratis, melainkan negara tirani dalam kemasan baru,” tulis pernyataan itu.
Adapun koalisi tergabung dari ratusan lembaga di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Lalu, Institute forCriminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).
Gen Z Takeaway
Ratusan masyarakat sipil desak Presiden Prabowo untuk copot Kapolri. Gak cuma itu, mereka juga meminta pelaku penabrak driver ojol diadili bukan cuma sidang etik. Polri juga dianggap represif. Dalam tuntutannya, mereka minta presiden membentuk tim independen dugaan pelanggaran HAM.
