astakom.com, Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penerapan bantuan sosial (bansos) digital akan menjadi langkah besar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ia memproyeksikan program ini mampu mengurangi angka kemiskinan hingga 34 juta orang.
“Kalau kita lakukan ini semua (digitalisasi penyaluran bansos), kita bisa mengurangi 34 juta (orang). Pengurangan angka kemiskinan yang sangat signifikan bila ini semua berjalan,” kata Luhut dalam keterangannya, dikutip astakom.com, Rabu (27/8).
Pemerintah akan memulai uji coba penerapan digitalisasi bansos pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum nantinya diperluas secara bertahap ke daerah-daerah lain.
Implementasi ini menjadi bagian dari fokus agenda Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang juga mencakup digitalisasi perizinan usaha dan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI).
Luhut menjelaskan, sistem digital ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan dengan menekan tingkat inclusion dan exclusion error.
Teknologi tersebut juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi khusus.
Selain itu, proses backend akan terintegrasi dengan data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Bansos Digital Hemat Anggaran
Tidak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, Luhut juga menekankan bahwa digitalisasi bansos berpotensi memberikan efisiensi besar bagi anggaran negara.
“Penghematan-penghematan tadi yang dicoba secara sepintas dihitung oleh tim, itu hampir Rp350 triliun sampai Rp400 triliun. Itu kita belum masuk banyak sektor yang lain,” ujar Luhut.
Ia menyebut, penghematan ini sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan defisit anggaran secara bertahap hingga 2026. Saat ini, defisit anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun.
Menurut Luhut, penerapan digitalisasi berbasis artificial intelligence (AI) akan menjadi “game changer” dalam tata kelola bansos. Dengan sistem yang lebih terarah, penyaluran bantuan diyakini akan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Ini yang sangat penting, karena ini akan mengurangi kemiskinan sangat signifikan kalau semua targeted dengan baik. Menteri Sosial, saya kira BPS sudah berkoordinasi dengan tim yang kami bentuk, tim kecil untuk pendataan. Data ini sudah berjalan dan juga saya kira Menteri PANRB yang sangat aktif dalam membantu untuk penyusunan organisasi ini,” tuturnya.
Gen Z Takeaway
Bayangin aja, guys: lewat digitalisasi bansos, Luhut optimis bisa nge-cut angka kemiskinan sampai 34 juta orang—itu udah kayak se-Indonesia bagian gede langsung naik kelas hidupnya. Sistem ini bakal pakai AI biar penyaluran makin tepat sasaran, transparan, plus hemat anggaran negara sampai Rp400 triliun.
Uji cobanya start di Banyuwangi September 2025, terus bakal digulir ke seluruh daerah. Dengan data lintas lembaga yang nyambung rapi, dari BPJS sampai Samsat, bansos digital ini bisa jadi gebrakan gede buat bikin bantuan lebih adil, efisien, dan impactful. Sounds like next level governance, right?