astakom.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan alias NoeI pada Rabu malam (20/8).
OTT dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap para tenaga kerja atau buruh dan perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Kegiatan OTT terhadap mantan Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto pada Kamis pagi (21/8). “Benar,” kata Fitroh, dikutip astakom.com dari berbagai sumber.
KPK Tetapkan Tersangka
KPK telah menetapkan 11 tersangka kasus dugaan pemerasan tersebut, termasuk Wamenaker Noel. Hal itu disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat (22/8) sore.
Bersamaan dengan itu, KPK juga menaikkan status kasus ke tahap penyidikan, setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak, dan mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti.
“KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka,” katanya dalam konferensi pers, dikutip astakom.com.
(Update: Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 15.55 WIB)
Kenakan Rompi Oranye, Wamenaker Menangis
Dalam sesi konferensi pers, Wamenaker Noel bersama 10 tersangka lain dihadirkan di hadapan publik dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Pemandangan itu sontak menjadi sorotan, terlebih karena ia tampak menangis sesenggukan saat digiring keluar dari ruang pemeriksaan.
Daftar 11 Tersangka
Berikut para tersangka yang sebelumnya terjaring OTT KPK:
- IBM, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025
- GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang
- SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020–2025
- AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang
- IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024–2029
- FRZ, Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025–sekarang
- HS, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025
- SKP, Subkoordinator
- SUP, Koordinator
- TEM, pihak swasta dari PT KEM Indonesia
- MM, pihak swasta dari PT KEM Indonesia.
(Update: Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 15.55 WIB)
Berawal dari Aduan Masyarakat
Setyo mengungkapkan, kasus dugaan pemerasan ini terungkap dari adanya pengaduan dari masyarakat. Namun di samping itu, kasus pemerasan ini memantik keprihatinan bagi semua pihak, mengingat sektor tenaga kerja merupakan roda utama perekonomian nasional.
Dia mengungkapkan, bahwa akibat dari adanya dugaan pemerasan, para pekerja atau buruh harus membayar lebih tinggi untuk mendapat sertifikat K3 sebagai syarat wajib untuk mereka yang bekerja di bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu.
KPK mengungkap bahwa para pekerja harus membayar Rp6 juta untuk mendapatkan sertifikasi K3, dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3. Padahal seharusnya, tarif pengurusan sertifikasi hanya sebesar Rp275 ribu.
“Biaya sebesar Rp6.000.000 ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut,” ungkap Setyo lirih.
(Update: Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 15.43 WIB)
Mark Up Biaya Sertifikasi K3 Sejak 2019
Dugaan praktik pemerasan di lingkungan Kemnaker ini diduga telah berlangsung sejak lama. Namun dalam upaya penyelidikan oleh KPK dimulai tahun 2019 hingga 2025.
“Dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya. Dalam penyidikan perkara ini yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini,” kata Setyo.
Barang Bukti Kendaraan dan Uang Tunai
Mark up biaya sertifikasi K3 yang tumbuh subur di Kemnaker relevan dengan barang bukti yang diamankan. KPK dalam kasus ini menyita 22 kendaraan yang diduga dibeli dengan uang hasil pemerasan. Kendaraan tersebut disita dari lima tersangka berbeda.
Sebagian besar kendaraan yang disita merupakan aset tersangka IBM, yakni 12 mobil dan 6 motor. Sementara itu, aset Wamenaker Immanuel Ebenezer yang disita adalah 1 unit kendaraan roda dua.
Sementara tiga mobil lainnya masing-masing disita dari tersangka SB, HS, dan GAH. Selain kendaraan, KPK juga menyita uang tunai dalam mata uang rupiah sekitar Rp170 juta, dan mata uang asing senilai US$2.201.
(Update: Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 16.03 WIB)
Aliran Uang
Setyo mengungkapkan aliran uang dari kasus dugaan pemerasan ini mencapai Rp81 miliar, yang mengalir paling deras ke aktor utama pemerasan, yakni IBM ”Pada tahun 2019-2024, saudara IBM diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara,” kata Setyo.
Uang tersebut selanjutnya digunakan IBM untuk belanja, hiburan, uang muka rumah, hingga pembelian sejumlah aset berupa kendaraan serta penyertaan modal di tiga perusahaan yang terafiliasi PJK3.
Dana haram itu kemudian diduga didistribusikan ke sejumlah pejabat lainnya. GAH diduga menerima Rp3 miliar, SB menerima Rp3,5 miliar, AK menerima Rp5,5 miliar, dan HS menerima lebih dari Rp1,5 miliar.
”Bahwa selanjutnya, sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu saudara IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024,” ungkap Setyo.
(Update: Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 16.15 WIB)
Penahanan Tersangka
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Noel bersama para tersangka lainnya langsung di tahan di rumah tahanan Gedung KPK selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari Jumat (22/8).
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK, Gedung Merah Putih,” tandas Satryo.
Para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(Update: Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 16.20 WIB)
Tanggapan Kementerian Ketenagakerjaan
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyampaikan pernyataan resmi atas kasus dugaan pemerasan yang Noel. Ia menyatakan pihaknya di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghormati langkah hukum yang diambil KPK, dan menegaskan akan bersikap kooperatif dalam penyidikan.
Namun demikian, Menaker Yassierli mengaku prihatin lantaran kasus tersebut mencuat di kala pihaknya di Kemnaker tengah fokus melakukan berbagai pembenahan, terutama dalam hal integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.
(Update: Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 11.40 WIB)
Peringatan Presiden Prabowo
Rasa prihatin juga disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto berulang kali meperingatkan kepada jajaran di kabinetnya untuk turut serta aktif dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
“Berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa salah satu program atau salah satu niatan utama kita semua ini kan adalah bekerja keras untuk memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Yang kemudian itu tentunya harus dimulai dari para pejabat pemerintahan,” kata Prasetyo dalam keterangan persnya, dikutip astakom.com, Kamis (22/8).
(Update: Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB)
KPK OTT Wamenaker
Adapun kasus dugaan pemerasan yang menyeret Wamenaker Noel dalam OTT KPK mencuat ke publik pada Kamis (21/8). Namun OTT terhadap pejabat tinggi negara itu sejatinya berlangsung pada Rabu malam (20/8).
(Update: Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB)
Pemeriksaan Intensif di Gedung KPK
Setelah terjaring OTT, Wamenaker Noel bersama sejumlah pihak dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan awal. Namun sampai dengan Kamis (21/8) pagi sekitar pukul 11.45 WIB, belum ada keterangan resmi mengenai status hukum mereka.
Kendati demikian, KPK sudah memamerkan sejumlah kendaraan yang disita sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 dari berbagai merek itu dipajang di halaman depan dan belakang Gedung Merah Putih KPK.
(Update: Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 11.45 WIB)
KPK Konfirmasi Dugaan Pemerasan
KPK melalui Juru Bicaranya, Budi Prasetyo menyatakan KPK telah melakukan OTT terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Dalam kasus ini, sebanyak 14 orang telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan intensif.
“Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti kendaraan 15 roda empat dan 7 kendaraan roda dua,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/8).
(Update: Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 12.00 WIB)
Status Hukum Tunggu Konferensi Pers
KPK menyatakan akan segera mengumumkan status hukum Wamenaker Noel dalam konferensi pers resmi yang kabarnya berlangsung pada malam hari, sebagaimana ketentuan yang mengamanatkan KPK untuk segera menetapkan status hukum dalam kurun waktu 1×24 jam usai penangkapan.
(Update: Kamis, 21 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB)
Kesimpulan
Status hukum Wamenaker Immanuel Ebenezer telah resmi ditetapkan KPK, dari status terduga menjadi tersangka dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Jumat sore (22/8), sekitar pukul 15.50 WIB.
Immanuel Ebenezer ditetapkan tersangka bersama dengan 10 tersangka lain yang berasal dari kalangan pejabat Kemnaker dan swasta.
Barang bukti yang disita KPK dalam kasus dugaan pemerasan ini meliputi 22 kendaraan dengan rincian 15 kendaraan roda empat dan 7 kendaraa roda dua, serta uang tunai dalam pecahan mata uang rupiah senilai Rp170 juta dan mata uang asing senilai US$2.201.
Immanuel pertama kali muncul di hadapan publik usai terjaring OTT KPK, dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, dan mata sembab usai menangis saat digiring dari ruang pemeriksaan.