astakom.com, Jakarta – DPR RI bakal menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun 2025-2026 pada hari ini Selasa (19/8). Salah satunya membahas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026.
Berdasarkan surat undangan Nomor B/1779/AG.01.01/8/2025, fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangan umumnya terhadap RUU APBN 2026 yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Pertama, pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026,” bunyi surat tersebut tertanggal 14 Agustus 2025 tersebut, dikutip astakom.com, Selasa (19/8).
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan struktur APBN 2026 saat pidato penyampaian RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, pada Jumat (15/8) lalu.
Dalam paparannya, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa arsitektur APBN 2026 dirancang dengan Belanja Negara sebesar Rp3.786,5 triliun, Pendapatan Negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit senilai Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin,” kata Prabowo.
APBN Tanpa Defisit
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyampaikan keinginan kuatnya untuk membalikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke posisi positif atau surplus pada tahun anggaran 2027-2028.
Dengan kata lain, Prabowo ingin agar APBN pada tahun 2027-2028 dirancang tanpa defisit.
“Harapan saya adalah cita-cita saya, untuk suatu saat apakah dalam 2027, atau 2028, saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisit sama sekali,” ucapnya penuh keyakinan.
Untuk mencapai itu, Kepala Negara menegaskan pemerintah akan mengembangkan pembiayaan yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga sejumlah program pemerintah dapat terus berjalan, tanpa harus mengandalkan APBN.
APBN, menurutnya, harus didesain fleksibel agar adaptif dan responsif meredam guncangan. Oleh karena itu, APBN perlu dijaga sehat kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja serta inovasi pembiayaan.