astakom.com, Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan pentingnya menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama kekuatan nasional. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).
“Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Delapan puluh tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia,” ujar Puan, dikutip astakom.com, Jumat (15/8).
Ia menekankan bahwa persatuan bangsa bukan hanya karena bahasa, melainkan juga karena Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya. “Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.
Menurut Puan, mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat adalah tugas berat yang membutuhkan kekuatan nasional sejati. “Kekuatan itu tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia,” ujarnya.
Puan lantas mengutip pepatah Jawa yang mengatakan, “Mangan ora mangan, sing penting ngumpul.” Pepatah itu memiliki makna mendalam, yang mengutamakan kebersamaan daripada kepentingan pribadi. Ia menilai nilai sosial inilah yang membedakan Indonesia dari bangsa lain.
Lebih lanjut, Puan menegaskan bahwa kebersamaan bangsa telah diperkuat dalam konstitusi melalui prinsip kedaulatan rakyat.
“Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara; Rakyat berdaulat atas sumber daya alam; Rakyat berdaulat atas budaya bangsa. Inilah panggilan sejarah kita hari ini: menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya demokrasi Pancasila yang berlandaskan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
“Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Demokrasi kita: Bukan hanya tentang ‘saya’, akan tetapi tentang ‘kita’,” ujarnya.
Puan menutup pidatonya dengan menekankan bahwa musyawarah harus menjadi proses utama pengambilan keputusan negara.
“Demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang,” pungkasnya.