Jakarta, astakom.com – Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi meluncurkan Indonesia-United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2026-2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (13/8).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menegaskan, pelaksanaan UNSDCF membutuhkan koordinasi lintas pihak dan strategi pembiayaan yang inovatif.
“Untuk pelaksanaan UNSDCF 2026-2030, kita harus memperkuat koordinasi, membangun kapasitas pemerintah daerah dan mitra pelaksana, meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi, serta memobilisasi sumber daya melalui pembiayaan inovatif,” ujar Rachmat dalam acara High Level Event Bappenas-UN Forum on Development Cooperation di Jakarta, dikutip astakom.com, Rabu (13/8).
Kerangka kerja sama ini diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tiga capaian transformatif menjadi fokus utama, yaitu:
- Pembangunan Manusia – Akses setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan gizi.
- Alam, Dekarbonisasi, dan Ketahanan – Perlindungan keanekaragaman hayati, adaptasi perubahan iklim, dan transisi energi.
- Transformasi Ekonomi dan Digital – Pertumbuhan ekonomi inklusif, lapangan kerja hijau, inovasi digital, dan penguatan sistem data.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan bahwa kerja sama strategis ini bukan hanya komitmen internasional, tetapi juga janji kepada rakyat.
“Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bukan sekadar kewajiban global, tetapi merupakan janji kepada rakyat untuk mewujudkan masa depan yang inklusif, adil, dan tangguh. UNSDCF telah menangkap kebutuhan tersebut, dan keselarasan ini mencerminkan komitmen bersama terhadap SDGs serta menegaskan pentingnya kemitraan, saling menghormati, dan tindakan yang terkoordinasi,” jelas Febrian.
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menambahkan, peluncuran ini harus menjadi pemicu kemajuan berkelanjutan. “Peluncuran hari ini seharusnya lebih dari sekadar tonggak sejarah, ini harus menjadi katalis bagi kemajuan yang adil dan berkelanjutan bagi setiap komunitas di seluruh Indonesia,” ujarnya.
PBB saat ini tengah mengembangkan mekanisme pembiayaan inovatif, seperti Indonesia SDGs Accelerator Fund dan Obligasi Tematik Daerah, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dana ini difokuskan bagi daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus.
Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal menegaskan, integrasi program dengan anggaran nasional akan membawa dampak signifikan.
“Dengan mengintegrasikan upaya ke dalam program dan anggaran nasional, PBB akan memberikan dampak berskala besar untuk mendorong ambisi Presiden dalam mencapai ketahanan pangan, energi, dan air dengan landasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” ujarnya.
Gita juga mengingatkan bahwa lima tahun ke depan akan menjadi periode krusial. “Memasuki lima tahun terakhir menuju 2030, kita menghadapi tantangan geopolitik yang berubah dengan cepat. Artinya, PBB tidak bisa lagi bekerja seperti biasa, dan Kerangka Kerja Sama yang baru ini membayangkan pergeseran peran yang berani,” tambahnya.
Adapun dokumen UNSDCF ini disusun melalui konsultasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, kelompok pemuda, dan mitra pembangunan.
Kerangka ini menjadi acuan bagi 22 badan PBB yang beroperasi di Indonesia untuk memastikan dukungan yang efisien, koheren, dan signifikan terhadap agenda pembangunan nasional.
