astakom.com, Jakarta – Indonesia ditargetkan untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2029. Target itu ditetapkan dengan melihat peluang yang ada, dimana peringkat Indonesia berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, kini berada pada peringkat ketiga.
Target ini terungkap dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah: Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 bertajuk ‘Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia’, yang berlangsung di Jakarta, pada Rabu (13/8).
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menegaskan, bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Dukungan tersebut tidak hanya sebatas fatwa, tetapi juga keterlibatan aktif dalam berbagai program strategis.
“Ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keislaman universal. Yakni keadilan, kemaslahatan dan keberkahan,” ujar Anwar Abbas dalam sambutannya di acara tersebut, dikutip astakom.com, Rabu (13/8).
Target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Ekonomi dan keuangan syariah kini menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) syariah ditargetkan meningkat, dari yang semula 46,72 persen pada tahun 2023 menjadi 56,11 persen pada 2029.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia pada 2029 melalui tiga strategi utama, salah satunya melalui pengembangan Halal Value Chain (HVC) yang terintegrasi.
Kemudian optimalisasi pembiayaan syariah yang inklusif dan peningkatan literasi dan inklusi ekonomi-keuangan syariah. Ketiga strategi ini dijalankan lewat enam inisiatif strategis nasional, yaitu Gerbang Santri, JAWARA Ekspor, GEMA Halal, SAPA Syariah, KANAL ZISWAF, dan LENTERA EMAS.
“Mari kita berjamaah mengembangkan ekonomi keuangan syariah,” kata Perry dalam kesempatan yang sama.
Tokoh ekonomi syariah sekaligus Wakil Presiden RI 2019–2024, KH Ma’ruf Amin mengusulkan pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang ekonomi syariah sebagai payung hukum yang mencakup seluruh aspek. “DPR akan menginiasi, di sini ada Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Bappenas, jadi tinggal ketok,” ujarnya.
Ia juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pembentukan Badan Ekonomi Syariah. “Pa Prabowo bilang kepada saya ‘Saya masih punya utang ke Pa Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini’,” ungkap Kiai Ma’ruf.
Menurutnya, badan ini akan menjadi navigator pengembangan ekonomi syariah. “Institusinya sudah ada, bahkan sukuk sudah di urutan ketiga, kalau kita ke nomor 1 sudah dekat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahudin Al Aiyub menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, percepatan integrasi program, dan penyelarasan strategi lintas sektor.
Adapun acara sarasehan nasional ini menyepakati tiga strategi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis eksyar, penguatan stabilitas dan akses pembiayaan syariah, serta peningkatan literasi untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
