astakom.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) memastikan uji coba Payment ID yang digadang sebagai sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan akan dilakukan pada September 2025.
Kepastian ini sekaligus membantah wacana sebelumnya yang menyebut pelaksanaan peluncuran, sekaligus uji coba dilakukan pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-80 RI.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dicky Kartikoyono mengatakan, uji coba tersebut akan dilakukan untuk mendukung program perlindungan sosial pemerintah, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai.
“Bansos nontunai ini kan program baru pemerintah. Nanti jadinya di bulan September, ada rencana launching di Banyuwangi. Itu yang akan kita bantu,” ujar Dicky dalam sesi diskusi bersama wartawan di Jakarta, dikutip astakom.com, Selasa (12/8).
Menurut Dicky, peluncuran program bansos nontunai itu akan menjadi wadah uji coba sistem pendeteksi transaksi digital yang lebih transparan dibandingkan sistem BI Checking yang telah ada lebih dulu.
Namun ia menegaskan, sistem ini tidak serta merta membuat seluruh transaksi masyarakat mudah terdeteksi, sebagaimana yang menjadi kekhawatiran masyarakat belakangan ini. Sebab dalam penerapannya, Payment ID bakal tetap mengacu pada ketentuan prinsip privasi pengguna.
“Ini sangat dilindungi, dan hanya bisa digunakan sesuai consent (persetujuan) pemiliknya. Ini yang kami jaga betul, sehingga yang namanya uji coba itu mendalami agar kita tetap comply (mematuhi) dengan dunia digital,” kata Dicky.
Terkait perlindungan tersebut, sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Aturan inilah yang nantinya menjadi dasar bagi bank sentral dalam menerapkan sistem pendeteksi transaksi terbaru miliknya.
“Yang paling disiapkan oleh Bank Indonesia itu namanya PBI. Peraturan Bank Indonesia dulu. Peraturan Dewan Gubernurnya, peraturan anggota Dewan Gubernurnya, sampai ke Juknisnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan menyampaikan, bahwa peluncuran Payment ID akan berlangsung pada 17 Agustus 2025, yang bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan RI.
Ia menjelaskan, bahwa sistem Payment ID ini akan mengandalkan sistem pengenalan unik atau unique identifier berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP, yang tersimpan di sistem pusat BI dengan tetap meminta persetujuan pemilik data.
“Payment ID ini sangat powerfull, karena kekuatan data ini sampai bisa terlihat pola transaksinya seperti apa, apakah individu terlibat judi online atau pinjaman online. Pendapatan dari mana datanya sangat telanjang,” ujar Dudi pada akhir Juli lalu.
