astakom.com, Pati – Rencana aksi besar-besaran terhadap Bupati Pati, Sudewo, tetap akan digelar, meskipun kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen telah dibatalkan. Rencananya, sebanyak 100 ribu orang akan ikut dalam aksi yang berpusat di Alun-Alun Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8) besok.
“Kalau diperkirakan ada 100 ribu massa. Karena kita itu dianggap mewakili mereka (masyarakat Kabupaten Pati),” ujar Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto kepada wartawan, dikutip astakom.com, Selasa (12/8).
Teguh menegaskan, bahwa aksi ini tetap digelar karena masyarakat sudah kecewa dengan sejumlah kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Bupati Sudewo, seperti penerapan lima hari sekolah, regrouping sekolah yang berdampak pada guru honorer, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan honorer RSUD RAA Soewondo.
“Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan efisiensi di RSUD RAA Soewondo yang mengakibatkan pegawai lama diberhentikan tanpa pesangon, kemudian merekrut pegawai baru dengan alasan peningkatan pelayanan.
Teguh menyampaikan, donasi dari warga Pati mengalir deras sebagai bentuk dukungan terhadap massa aksi. Tumpukan kardus air mineral terlihat menggunung di depan Kantor Bupati Pati dan DPRD Pati. Posko evakuasi dan dapur umum juga akan didirikan untuk menunjang logistik massa.
2.000 Santri Ikut Turun Gunung
Tak hanya dari masyarakat sipil, aksi demo besar-besaran ini juga mendapat dukungan dari Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) yang memastikan akan mengerahkan lebih dari 2.000 santri. Mereka akan hadir untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pembatalan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat.
”Kami hanya ingin kebijakan yang tidak penting dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk program yang bersifat prioritas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Presidium ASPIRASI wilayah Kawedanan Tayu, Gus Tomy dalam keterangannya, Senin (11/8).
2.684 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Aksi
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pati, Jawa Tengah telah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengawal jalannya aksi besar-besaran tersebut. Salah satunya dengan mengerahkan 2.684 personel gabungan dari berbagai unsur, demi memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
Kapolresta Pati Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi menyampaikan, pengamanan akan dilakukan secara profesional dan humanis. “Kami tidak hanya fokus pada pengamanan massa, tetapi juga mengutamakan komunikasi yang baik agar situasi tetap terkendali tanpa gesekan,” ujarnya di Pati, Selasa (12/8).
Ribuan personel tersebut berasal dari 14 polres jajaran, Satbrimob Polda Jateng, Ditsamapta Polda Jateng, gabungan direktorat, bidang dan satker Mapolda Jateng, serta dukungan instansi terkait seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Damkar, dan unsur lainnya.
Jaka menegaskan, seluruh petugas telah menerima arahan teknis dan mental sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk strategi menghadapi potensi provokasi di lapangan.
“Kami ingatkan peserta aksi maupun masyarakat untuk tidak membawa barang terlarang, seperti minuman keras, narkoba, senjata tajam, senjata api, bahan peledak, petasan, maupun benda yang berpotensi digunakan untuk merusak fasilitas umum,” imbaunya.
”Kami akan bertindak cepat jika ditemukan pelanggaran. Semua ini demi keselamatan bersama dan kelancaran kegiatan,” imbuhnya menegaskan.
Sebagai informasi, bahwa aksi demo besar-besaran yang akan berlangsung Rabu besok merupakan buntut dari pernyataan Bupati Sudewo, yang dianggap menantang masyarakat. Bupati mengaku tidak akan gentar dan membatalkan kebijakan kenaikan pajak, meskipun didemo hingga 50 ribu massa.
“Silakan lakukan (aksi demo). Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh mengerahkan. Saya tidak akan gentar, terus maju,” kata Sudewo, Selasa (15/7).
Ia juga menyerukan seluruh aparatur pemerintahannya untuk tidak melakukan tawar menawar kebijakan ini. “Saya tidak akan mundur satu langkah pun,” kata Sudewo.
Ucapan ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok santri dan tokoh masyarakat yang menilai sikap tersebut tidak mencerminkan pemimpin yang terbuka terhadap aspirasi rakyat.