astakom, Jakarta – Pemerintah bakal menggelontorkan anggaran belanja negara senilai Rp 2.121 triliun untuk periode semester II-1025, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers capaian perekonomian Indonesia di Jakarta, Selasa (5/8).
Sri Mulyani menekankan, bahwa anggaran belanja tersebut digelontorkan dengan tujuan untuk menopang konsumsi masyarakat, menjaga daya beli, dan mendorong investasi produktif.
Namun bendahara negara itu menekankan, belanja negara pada enam bulan terakhir tahun 2025 itu akan tetap dilakukan dengan tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi transparansi serta akuntabilitas.
“Tentu kita tetap melihat kualitas belanja harus tetap baik, tata kelola menjadi baik, dan tidak ada korupsi, sehingga angka Rp 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2025 di Jakarta, Kamis (7/8) dikutip astakom.com.
Belanja negara pada semester II 2025, kata dia, akan memiliki efek counter-cyclical, yang berarti menjadi bantalan terhadap potensi perlambatan ekonomi global maupun tekanan domestik. Belanja negara juga tetap diarahkan ke berbagai program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“APBN akan melakukan counter-cyclical di semester II 2025. Kita akan melihat nanti penyerapan dari Makan Bergizi Gratis, akan ada 30.000 lagi dapur dibangun, sekolah rakyat 200 akan terealisasi, FLPP 350.000 hunian layak, serta KUR untuk kontraktor dan UMKM,” kata Sri Mulyani.
Program-program unggulan yang akan didorong melalui belanja negara tersebut mencakup:
- Program Makan Bergizi Gratis, yang akan diperluas dengan pembangunan tambahan 30.000 dapur untuk menjangkau lebih banyak pelajar dan keluarga kurang mampu.
- Pembangunan Sekolah Rakyat, dengan target 200 unit sekolah baru untuk mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas.
- Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), guna menyediakan 350.000 hunian layak bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk mendukung pelaku UMKM dan kontraktor lokal agar lebih berdaya dalam menopang sektor riil.
Dengan berbagai program ini, pemerintah berharap stimulus fiskal dari belanja negara dapat langsung menyentuh sektor-sektor vital dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara inklusif di tengah dinamika global yang tidak menentu.