Atasi Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Menteri PPPA Dorong Sinergi Lintas Agama

astakom, Semarang – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas agama dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal ini disampaikan Menteri PPPA saat diskusi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan pegiat lintas iman lainnya di Kota Semarang, pada Minggu (3/8).

“Kolaborasi lintas sektor sejalan dengan amanat Presiden Prabowo, yang menyatakan bahwa tidak ada satu kementerian yang bisa berjalan sendiri. Semua harus saling bersinergi dan berkolaborasi,” ujar Arifah dalam keterangan dikutip astakom.com, Selasa (5/8).

Selain itu, ia menyebut mendiang Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga selalu mengajak teman-teman lintas agama untuk bekerja sama menyelesaikan persoalan bangsa.

“Saya yakin ketika semua pihak bergandengan tangan, bersinergi, dan berkolaborasi, persoalan perempuan dan anak yang ada dapat diselesaikan bersama-sama,” ujar Menteri PPPA.

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, Menteri PPPA menyampaikan satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan.

Selain itu, sepanjang Januari hingga pertengahan Juni 2025, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sebanyak 11.850 kasus kekerasan.

“Untuk mengatasi hal tersebut, Kemen-PPPA melanjutkan program sebelumnya yang diinisiasi oleh menteri terdahulu, yaitu Desa/Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan (DRPPA). Namun, program ini kini diubah namanya menjadi Ruang Bersama Indonesia (RBI),” jelas Arifah.

Perubahan ini , lanjut Arifah, membawa satu tambahan indikator penting, yaitu adanya kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak serta masyarakat. “Program ini bertujuan untuk menciptakan desa ideal yang bebas stunting, memastikan anak-anak bersekolah, dan memberdayakan perempuan,” imbuh Arifah.

Sejalan dengan kolaborasi tersebut, Menteri PPPA mengajak FKUB untuk mengambil peran lebih besar dalam menguatkan ketahanan keluarga melalui nilai-nilai agama. Pendekatan berbasis nilai keagamaan dan budaya lokal dinilainya sangat strategis untuk menjawab tantangan zaman.

“Kami mengajak seluruh FKUB dan komunitas lintas iman lainnya untuk memperkuat kembali pondasi agama di setiap umat beragama, melalui strategi yang tepat sehingga toleransi dan kebersamaan dapat diwujudkan.*

*Saya juga berharap Semarang dapat menjadi pilot project dalam menguatkan perempuan dan anak melalui kolaborasi strategis dengan FKUB, dan model ini bisa direplikasi di daerah lain,” pungkas Menteri PPPA.

Sementara Ketua FKUB Kota Semarang, Kyai Mustamaji juga menegaskan pentingnya kolaborasi semua elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial berbasis nilai agama dan budaya lokal.

Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan toleransi dan kerukunan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kemen PPPA, dalam mendorong kolaborasi antarumat beragama untuk menjaga keutuhan bangsa.

“Baru-baru ini kota Semarang mendapat peringkat ketiga dalam Indeks Kota Toleran. Harus diakui itu bukan saja peranan FKUB, tetapi juga ada inisiasi seperti Persaudaraan Lintas Iman (PELITA) sebagai gerakan akar rumput yang aktif menjaga harmoni antarumat beragama.”

“PELITA tumbuh dari inisiatif masyarakat sipil dan memiliki daya jangkau yang lebih luas. Kolaborasi memang sudah membuktikan menjadi kunci keberhasilan Semarang dalam mempertahankan predikat sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia” ujar Kyai Mustamaji.

Forum diskusi ini dihadiri oleh para tokoh dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan perwakilan penghayat kepercayaan.

Melalui forum ini, para pemuka lintas iman bersama pemerintah membangun ruang dialog yang terbuka dan konstruktif demi menjaga kerukunan, memperkuat toleransi, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dan inklusif.