astakom, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mencegah bencana asap lintas batas.
Kepala BMKG, Dwikorita Karniawan menjelaskan, OMC yang dilaksanakan BMKG di provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dan Riau itu berlangsung dengan intensitas yang terbilang masif, dengan mengacu data cuaca dan iklim terkini.
Baca juga
“Sejak 1 Agustus, OMC di Kalbar dilakukan sejak pagi hingga malam hari untuk memaksimalkan pertumbuhan awan hujan. Pun, di Riau, OMC dilakukan sejak pagi hingga malam,” jelas Dwikorita dalam rilis, dikutip astakom.com, Senin (4/8).
Menurutnya, intensitas hujan buatan meningkat karena curah hujan pada musim kemarau kali ini berada di atas rata-rata yang terjadi dalam 30 tahun terakhir.
Hingga 3 Agustus siang, OMC telah melakukan 27 sorti penyemaian awan menggunakan 26,4 ton bahan semai NaCl. Hasilnya, tidak ditemukan hotspot kategori high confidence maupun sebaran asap di Kalimantan Barat.
“OMC mampu menurunkan potensi kebakaran secara signifikan melalui penyemaian awan yang ditargetkan berdasarkan data cuaca dan iklim terkini. Pemantauan intensif dilakukan melalui satelit untuk memetakan hotspot dan potensi pembentukan awan hujan,” ujarnya.
Keberhasilan ini juga ditopang oleh koordinasi lintas sektor yang dikomandoi Kemenko Polhukam melalui Desk Penanganan Karhutla. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menegaskan pentingnya kerja terpadu antarinstansi.
“Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci utama keberhasilan ini. Kita tidak bisa bekerja sektoral, harus lintas institusi dan lintas wilayah,” tegas Budi dalam Rapat Terbatas Penanganan Karhutla.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurrofiq menyoroti perlunya penguatan pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2020 dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas teknologi pengendalian karhutla.
“BMKG telah mengidentifikasi potensi asap lintas batas, dan itu harus menjadi perhatian serius. Keterlibatan Pangdam, Kapolda, Lanud, hingga Lanal menjadi kunci penting dalam respons dini,” ungkapnya.
Kepala BNPB Suharyanto juga mengingatkan agar pemda bersikap proaktif menghadapi fluktuasi hotspot dan segera menetapkan status tanggap darurat bila situasi memburuk.
“Pemda tidak boleh ragu untuk menetapkan status Tanggap Darurat jika api makin meluas. Itu akan mempercepat dukungan logistik dan operasi dari pusat,” katanya.
Sebagai informasi, bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat sejak 5 Juni 2025 dan memimpin langsung apel siaga Karhutla.
Prediksi BMKG sendiri menunjukkan musim kemarau masih akan berlangsung hingga September, membuat OMC menjadi benteng utama dalam menekan potensi bencana asap di tanah air.