astakom, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam menekan jumlah titik panas (hotspot) dan mencegah penyebaran asap lintas batas negara yang diakibatkan oleh adanya perubahan iklim.
Menurutnya, pendekatan ilmiah berbasis teknologi seperti OMC harus menjadi ujung tombak dalam memitigasi bencana ekologis nasional, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca juga
“OMC terbukti menjadi instrumen efektif dalam mengendalikan kebakaran dan mencegah bencana asap lintas batas yang dapat merugikan Indonesia di tingkat regional,” ujar Prabowo dalam rilis BMKG yang diterima astakom.com, Senin (4/8).
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan manyampaikan, bahwa keberhasilan OMC tak terlepas dari kolaborasi lintas kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Penanganan Karhutla di bawah komando Kemenko Polkam.
Ia pun menekankan pentingnya kerja kolaboratif dan koordinasi lintas institusi. “Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci utama keberhasilan ini. Kita tidak bisa bekerja sektoral, harus lintas institusi dan lintas wilayah,” tegas Budi dalam Rapat Terbatas Penanganan Karhutla.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa OMC yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga berhasil menurunkan potensi kebakaran hutan dan lahan secara signifikan, terutama di Kalimantan Barat (Kalbar).
“OMC mampu menurunkan potensi kebakaran secara signifikan melalui penyemaian awan yang ditargetkan berdasarkan data cuaca dan iklim terkini. Pemantauan intensif dilakukan melalui satelit untuk memetakan hotspot dan potensi pembentukan awan hujan,” katanya.
Dwikorita menjelaskan bahwa pada musim kemarau ini, curah hujan berada di atas rata-rata dalam 30 tahun terakhir, sehingga peluang untuk menciptakan hujan buatan meningkat.
“Sejak 1 Agustus, OMC di Kalbar dilakukan sejak pagi hingga malam hari untuk memaksimalkan pertumbuhan awan hujan. Pun, di Riau, OMC dilakukan sejak pagi hingga malam,” jelasnya.
Hingga 3 Agustus siang, telah dilakukan 27 sorti penyemaian awan dengan 26,4 ton bahan semai NaCl. Hasilnya, tidak ditemukan hotspot kategori high confidence maupun sebaran asap di Kalimantan Barat.
“Ini capaian yang sangat positif dan harus dijaga konsistensinya. Bukti bahwa pendekatan ilmiah memberikan dampak nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan OMC tak lepas dari prediksi dan analisis BMKG sejak awal musim hujan. Prediksi tersebut rutin dilaporkan ke Presiden dan pihak terkait, disertai pembaruan berkala secara mingguan dan harian.
“Prediksi ini terus diperbarui secara berkala, bulanan, 10 harian, bahkan mingguan, melalui analisis tingkat kemudahan lahan terbakar berdasarkan kondisi cuaca, iklim, dan parameter permukaan lahan,” kata Dwikorita.
Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan status Siaga Darurat sejak 5 Juni 2025 dan memimpin langsung apel siaga Karhutla. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September.
Sementara itu, Menteri LHK Hanif Faisol Nurrofiq menegaskan pentingnya penguatan pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2020 dan evaluasi teknologi penanggulangan Karhutla.
“BMKG telah mengidentifikasi potensi asap lintas batas, dan itu harus menjadi perhatian serius. Keterlibatan Pangdam, Kapolda, Lanud, hingga Lanal menjadi kunci penting dalam respons dini,” tegasnya.
Kepala BNPB Suharyanto mengingatkan bahwa dinamika hotspot masih fluktuatif. Ia juga mendorong penguatan Satgas Darat dan penegakan hukum yang tegas, sebagaimana telah diterapkan di Riau, sebagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh.
“Pemda tidak boleh ragu untuk menetapkan status Tanggap Darurat jika api makin meluas. Itu akan mempercepat dukungan logistik dan operasi dari pusat,” katanya.
