astakom, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan komitmennya untuk mengakhiri praktik rentenir dan tengkulak yang selama ini menjerat masyarakat, khususnya di sektor perumahan.
“Negara ini harus bisa mengalahkan rentenir dan tengkulak,” ujar Menteri Ara usai menghadiri rapat koordinasi bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi di Jakarta, Senin (28/7).
Menurut Maruarar, pemerintah tidak boleh kalah dari praktik pinjaman ilegal yang kerap menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam jerat utang berkepanjangan. Ia menilai, solusi konkret harus diberikan melalui inovasi pembiayaan yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Kita harus hadirkan produk pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan murah. Hanya dengan cara itu kita bisa mengalahkan peran rentenir dan tengkulak di lapangan,” tegasnya.
Dalam pertemuan bersama Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Imran, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi lembaga pembiayaan negara untuk mendorong percepatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Salah satu terobosan yang saat ini tengah digencarkan adalah program Pembiayaan Mikro Perumahan. Program ini dirancang untuk menjadi alternatif pembiayaan yang sehat dan terjangkau, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini hanya mengenal pinjaman dari rentenir atau “bank emok”.
“Di Subang, kami dorong warga agar memanfaatkan Pembiayaan Home daripada harus terjebak pinjaman rentenir,” ungkap Maruarar.
Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat merenovasi rumah agar layak huni, tetapi juga bisa memfungsikannya sebagai tempat usaha, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi keluarga.
Masih tingginya angka rumah tidak layak huni di berbagai wilayah Indonesia, menurut Maruarar, merupakan dampak dari kemiskinan struktural yang juga memicu ketergantungan pada pinjaman informal.
Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjadikan program pembiayaan mikro ini sebagai prioritas nasional.
“Kami juga tengah mengusulkan agar program renovasi rumah ini menjadi program unggulan bersama dengan FLPP,” jelasnya.
Maruarar menutup pernyataannya dengan menyerukan dukungan dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil, serta menjadi langkah nyata negara dalam melindungi warganya dari jeratan ekonomi yang tidak sehat.
